JAKARTA, tobagoes.com – Sekitar 350 peserta dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPNPARI), Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus dorongan agar program pembenahan institusi Polri berjalan optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam aksi yang mendapat pengawalan puluhan personel kepolisian itu, Ketua Umum BPIKPNPARI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa organisasinya siap mendukung program Kapolri. Namun, dukungan tersebut juga disertai komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
“Kami bersama Jawara Nusantara dan Sahabat Polisi menyatakan dukungan penuh terhadap program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan benar-benar hadir untuk masyarakat. Kami siap bersinergi, membantu, sekaligus mengawal program-program Kapolri,” tegas Rahmad di hadapan awak media.
Empat Persoalan Mendesak yang Diminta Menjadi Prioritas Polri
Rahmad menyampaikan sedikitnya empat persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran kepolisian.
Pertama, pemberantasan premanisme, termasuk intimidasi, pemerasan, dan segala bentuk tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal terhadap hukum.
Kedua, pemberantasan narkotika. Menurutnya, penegakan hukum harus menyasar jaringan bandar besar, pengendali peredaran, hingga pihak-pihak yang diduga melindungi bisnis ilegal tersebut.
Ketiga, pemberantasan judi online. Rahmad mendorong Polri membongkar jaringan perjudian digital sampai kepada aktor utama dan aliran dananya. Ia juga menilai koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu diperkuat.
Keempat, penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Rahmad turut menilai pengalaman Komjen Pol. Helmy Santika dalam menangani persoalan mafia pangan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi dan pendalaman.
Polisi Harus Hadir Bersama Masyarakat, Bukan Hanya Saat Kejahatan Terjadi
Selain penegakan hukum, BPIKPNPARI mendorong penguatan konsep Polisi Bersama Masyarakat.
Rahmad berharap Polri semakin terbuka terhadap pengaduan publik, responsif dalam menindaklanjuti laporan, serta memberikan pelayanan yang transparan dan profesional.
“Polisi bukan hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi harus hadir sebelum kejahatan terjadi. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan tidak takut ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi terbuka, serta tindakan nyata dalam menjaga keamanan lingkungan.
Program 100 Hari Kapolri dan Poliran Diminta Tidak Sekadar Slogan
Rahmad juga menyoroti program 100 hari Kapolri, khususnya program Poliran. Ia berharap program tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Manfaat yang dimaksud meliputi kemudahan pelayanan kepolisian, tersedianya ruang komunikasi publik, pencegahan gangguan keamanan, hingga terbukanya peluang pekerjaan di wilayah pedesaan.
Menurut Rahmad, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kalau masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, kesejahteraan keluarga akan meningkat. Karena itu, program Poliran perlu dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka peluang pekerjaan di pedesaan,” jelasnya.
Rahmad Ingatkan Kapolri Jangan Terlena Pujian dan Pemberitaan Media
Di tengah dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri, Rahmad menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia mengingatkan agar pimpinan Polri tidak terjebak dalam opini, polemik, maupun pemberitaan media, baik yang bernada positif maupun negatif.
Menurutnya, keberhasilan seorang Kapolri tidak seharusnya diukur dari banyaknya pemberitaan positif, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai Kapolri terlalu dininabobokan oleh pemberitaan positif sehingga kehilangan fokus terhadap pekerjaan utama. Ukuran keberhasilan seorang Kapolri bukan seberapa sering diberitakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” ungkap Rahmad.
Ia menambahkan, reputasi Polri harus dibangun melalui penegakan hukum yang adil, profesionalisme, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat Kecil Jangan Sampai Merasa Hukum Tajam ke Bawah
Persoalan keadilan bagi masyarakat kecil juga menjadi perhatian BPIKPNPARI.
Rahmad meminta seluruh jajaran kepolisian menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif, profesional, dan transparan. Ia juga mendorong penerapan restorative justice terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat kecil merasa hukum hanya tajam ke bawah. Polri harus hadir memberikan rasa keadilan. Setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kejelasan dan penanganan sesuai aturan hukum,” tegasnya.
Siap Bersinergi dengan Mabes Polri dan Seluruh Polda
Dalam kesempatan tersebut, Rahmad mengungkapkan bahwa BPIKPNPARI telah melakukan koordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.
Dalam koordinasi itu, turut mendampingi sejumlah pihak, di antaranya Asisten I Adi Warman, S.H., M.H., Asisten II Letjen TNI Yudi Swastomo, serta Asisten Khusus Brigjen Pol. Erwin.
Rahmad menyatakan BPIKPNPARI siap membangun sinergi dengan institusi Polri, baik Mabes Polri maupun jajaran Polda di seluruh Indonesia.
Salah satu bentuk kontribusi yang ditawarkan adalah membantu menyampaikan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, organisasinya berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program Kapolri agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami siap membantu Polri melalui informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga siap mengawal program Kapolri, termasuk Poliran dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan,” katanya.
Dukungan Bukan Berarti Tanpa Pengawasan
Rahmad menegaskan, aksi damai yang melibatkan sekitar 350 peserta tersebut bukan sekadar bentuk dukungan simbolis terhadap kepemimpinan Kapolri. Menurutnya, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mengawal kebijakan publik dan mendorong perbaikan institusi kepolisian.
Ia berharap hubungan Polri dan masyarakat semakin erat sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia dapat terjaga.
“Dukungan kami bukan berarti tanpa pengawasan. Justru kami ingin Polri semakin baik. Organisasi masyarakat dan lembaga independen memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Rahmad kembali menegaskan dukungan BPIKPNPARI terhadap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Ia berharap pemberantasan premanisme, narkotika, judi online, dan dugaan mafia pangan dapat berjalan maksimal. Selain itu, program Poliran dan konsep Polisi Bersama Masyarakat diharapkan mampu memperkuat keamanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin Kapolri sukses. Berantas premanisme, narkotika, judi online, mafia pangan, dan berbagai kejahatan yang merugikan rakyat. Sukseskan Poliran, bangun Polisi Bersama Masyarakat, ciptakan ruang publik yang aman, dan berikan keadilan kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
“Jangan terlena dengan pujian media, jangan terpengaruh polemik. Tetap fokus bekerja, jaga marwah institusi, dan buktikan bahwa Polri benar-benar hadir untuk rakyat. BPIKPNPARI bersama seluruh elemen masyarakat siap mendukung penuh sekaligus mengawal program Kapolri,” pungkas Rahmad Sukendar.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan personel kepolisian. BPIKPNPARI berharap dukungan dan pengawasan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, serta semakin dipercaya publik.(Redaksi)



