JAKARTA, tobagoes.com — Pemerintah China akhirnya angkat bicara mengenai polemik Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali mencuat ke publik setelah disebut sebagai proyek “busuk” oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Melalui pernyataan resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, Beijing menegaskan bahwa proyek strategis ini sejak awal dijalankan melalui koordinasi erat antara pemerintah Indonesia dan China, termasuk dalam aspek investasi, keuangan, serta potensi ekonomi.
“Perlu ditegaskan, ketika menilai proyek kereta cepat, selain angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” ujar Guo seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah China, Senin (20/10).
Guo menambahkan, China berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memastikan operasional kereta cepat yang aman, stabil, dan berkualitas tinggi. Ia menilai proyek Whoosh memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan konektivitas kawasan.
Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kembali menjadi sorotan publik karena masalah pembengkakan biaya dan utang besar yang menjerat PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Nilai investasi proyek tersebut mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Jumlah ini jauh lebih besar dari proposal awal China, yakni US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Masalah utang ini menimbulkan perdebatan di dalam negeri. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Whoosh tidak seharusnya dibayar menggunakan APBN, mengingat proyek tersebut dikelola oleh Danantara, yang sudah menerima dividen lebih dari Rp80 triliun dari BUMN.
“Aneh kalau APBN yang menanggung, padahal Danantara sudah ambil dividen besar dari BUMN,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (13/10).
Kritik keras datang dari Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut proyek Whoosh sudah “busuk” sejak diterimanya oleh pemerintah.
“Saya menerima proyek itu sudah busuk,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (16/10).
Luhut menyoroti banyaknya penyimpangan dalam proses pembangunan, termasuk pengerjaan pilar LRT di KM 3+800 oleh PT KCIC tanpa izin resmi, yang sempat membahayakan pengguna jalan dan menyebabkan genangan serta kemacetan di Tol Jakarta–Cikampek.
Atas pelanggaran itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat menghentikan sementara proyek KCIC pada 2020 melalui Komite Keselamatan Konstruksi.
Sebagai tindak lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 untuk membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang diketuai langsung oleh Luhut.
Langkah itu diambil untuk menyelesaikan permasalahan teknis, keuangan, dan tata kelola proyek yang dinilai tidak sesuai standar.
Meski menuai kontroversi, proyek Kereta Cepat Whoosh tetap menjadi simbol kerja sama Indonesia–China dan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah Jawa Barat serta menekan waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 45 menit.
Pemerintah China menegaskan kembali dukungannya agar proyek ini bisa beroperasi optimal dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
