DPD RI

Jakarta, tobagoes.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras dugaan keterlibatan oknum anggota Brimob, Bripka Masias Siahaya, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap dua pelajar di Maluku Tenggara (Malra), Maluku. Selly menilai tindakan...

JAKARTA, tobagoes.com  – Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan dinilai sudah final dan konstitusional berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif. Namun, kewenangan besar yang dimiliki institusi tersebut dinilai harus diimbangi dengan pengawasan kuat...

tobagoes.com - Partai Golkar memastikan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI pengganti Adies Kadir dilakukan secara sah dan transparan. Adies diketahui kini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan tidak ada permainan dalam proses...

Jakarta, tobagoes.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang hingga kini belum juga mengeksekusi penangkapan DPO Silfester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10...

JAKARTA, tobagoes.com  - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya surat yang disebut publik sebagai “surat sakti” DPR RI. Surat berkop resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu viral di berbagai grup WhatsApp dan platform TikTok, memicu kemarahan publik...

Jakarta, toBagoes.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menyampaikan hasil rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI terkait pembahasan anggaran 2026. Suyudi mengatakan, DPR mendorong agar anggaran BNN tidak hanya difokuskan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat program...

Jakarta, TOBAGOES.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dalam amar putusan pemilu nasional dan pemilu daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu daerah harus dilaksanakan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah...