Dugaan Terlibat Kasus Korupsi  Dana Haji, Ketum BPI KPNPA RI Desak KPK Periksa Menag Yaqut

31
Terkait KPK Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan pernyataan tegas terkait dugaan kasus korupsi dana haji yang tengah menjadi sorotan publik.
Terkait KPK Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan pernyataan tegas terkait dugaan kasus korupsi dana haji yang tengah menjadi sorotan publik.

TOBAGOES.COM / JAKARTA – Terkait KPK Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan pernyataan tegas terkait dugaan kasus korupsi dana haji yang tengah menjadi sorotan publik.

BACA JUGA  Roslan Sianipar Desak Kejati Banten Bongkar Aktor Utama Kasus Korupsi Proyek Sampah Tangsel
Rahmad Sukendar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji untuk tidak ragu dan bimbang dalam menindaklanjuti setiap dugaan keterlibatan, termasuk jika hal tersebut menyangkut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
BACA JUGA  Rahmad Sukendar Mendesak Pangdam IX Udayana Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan Prada Lucky

“Jika ada indikasi dan keterkaitan Menag Yaqut dalam kasus dugaan korupsi dana haji, maka KPK harus segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan profesional. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Rahmad kepada awak media, Senin (23/6/2025).

BACA JUGA  Berhasil Ungkap Tambang Ilegal dan BBM Subsidi, Dit Tipidter Bareskrim Polri dapat Penghargaa BPI KPNPA RI 

Menurut Rahmad, BPI KPNPA RI mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, namun ia menekankan pentingnya keberanian untuk menyentuh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pejabat tinggi negara.

BACA JUGA  Ketum BPI KPNPA RI Menyoroti Kecurangan SPMB di Banten: Desak Gubernur Copot Kadisdik, Kejaksaan Diminta Turun Tangan

“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena KPK dianggap pilih kasih. Prinsip equality before the law harus benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Rahmad juga menegaskan bahwa dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel. Jika ditemukan penyalahgunaan, maka harus segera diusut tuntas demi keadilan dan kepercayaan publik.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar: Negara Terlihat dalam Keadaan Genting!

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan adanya pemeriksaan terhadap Menag Yaqut dalam kasus tersebut. Namun sejumlah kalangan sipil terus mendorong agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.(Red)