Jakarta, tobagoes.com –Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui pemotongan alokasi di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dinilai langkah tepat untuk menekan anggaran pengeluaran negara dan mencegah kebocoran keuangan.
Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai masih memiliki pekerjaan rumah besar (PR) untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Pendiri Indonesia Policy Review (IPR), Aliza Gunado, menilai langkah efisiensi tersebut harus diikuti dengan terobosan strategis, terutama dalam hal relokasi anggaran hasil efisiensi agar benar-benar berdampak pada penguatan sektor produksi dalam negeri.
“Menkeu perlu melakukan relokasi anggaran ratusan triliun rupiah hasil dari pusat dan daerah untuk membangun produksi nasional, bukan hanya untuk konsumsi,” ujar Aliza dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, dana hasil efisiensi harus diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi UMKM dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pemerintah, kata Aliza, perlu menggencarkan gerakan produksi nasional mulai dari sektor industri kecil hingga besar.
Ia mencontohkan dana mengendap sekitar Rp200 triliun di bank Himbara yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun industri, bukan sekadar disimpan atau digunakan untuk kepentingan nonproduktif.
“Jangan lagi dana tersebut dipakai untuk beli dolar, surat berharga, atau habis untuk konsumsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aliza menyarankan agar Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Perindustrian untuk menyusun roadmap industri nasional yang dapat diimplementasikan di setiap daerah.
“BUMD juga harus dibersihkan dari praktik korupsi dan dijadikan tulang punggung pembangunan industri di daerah,” tutup Aliza.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk menyalurkan hasil efisiensi ke sektor produksi yang nyata dan produktif.
