Jakarta, TOBAGOES.COM – Gratis Periksaan Kesehatan dan Rumah untuk Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gratis Periksaan Kesehatan dan Rumah untuk Rakyat Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dua program tersebut, berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Dalam sambutannya, Ribka menekankan pentingnya dukungan aktif Pemda agar target yang dicanangkan tercapai.
Ia mendorong kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” tegas Ribka. “Program tiga juta rumah adalah hasil terbaik cepat (PHTC) dari Presiden Prabowo, dan perlu menjadi perhatian bersama.”
Ribka juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk terus menyosialisasikan program tersebut.
Fokus Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan peran penting Pemda dalam menyukseskan PKG.
Pemerintah menargetkan 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah sebagai sasaran PKG mulai Juli 2025. Pelaksanaan di sekolah bertujuan mencegah penumpukan layanan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.
“Kami minta kepala daerah keluarkan surat edaran agar perangkat daerah mendukung pelaksanaan PKG di sekolah,” ujar Budi Gunadi.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan alat kesehatan yang ada, baik dari Puskesmas maupun Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk merevitalisasi layanan kesehatan dasar di lingkungan pendidikan.
Empat Daerah Belum Tindaklanjuti SKB Tiga Menteri
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menambahkan bahwa realisasi penyediaan tiga juta rumah mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Pemerintah pusat telah mengeluarkan SKB tiga menteri (Menteri PKP, Menteri PU, dan Mendagri) yang mengatur pembebasan retribusi PBG dan BPHTB.
Namun, hingga saat ini masih ada empat daerah yang belum menerbitkan Perkada sebagai tindak lanjut, yaitu:
– Kabupaten Kepulauan Yapen
– Kabupaten Mamberamo Tengah
– Kabupaten Yalimo
– Kabupaten Sorong Selatan (belum membebaskan retribusi PBG)
Imran meminta keempat daerah tersebut segera menindaklanjuti kebijakan pembebasan tersebut demi mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR.
