ToBagoes.com – Gubernur Banten Andra Soni menyoroti tingginya angka pengangguran di provinsinya, meski wilayah tersebut dikenal memiliki kawasan industri yang besar dan berkembang.
Menanggapi tingginya pengangguran di Banten, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya berhenti pada penyampaian data atau konsep tanpa aksi nyata.
Jangan hanya bicara konsep atau data statistik. Gubernur dan jajaran pemerintah daerah harus hadir dengan solusi konkret untuk menurunkan angka pengangguran.
“Industri besar di Banten semestinya jadi motor penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal, bukan sekadar simbol investasi yang tidak menyentuh rakyat,” tegas Rahmad Sukendar, pada Rabu (16/7/2025).
Rahmad juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga pelatihan kerja agar masyarakat dibekali keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
“Sudah saatnya ada alih keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Jangan biarkan warga Banten jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.
Tingginya Pengangguran di Banten Dinilai Akibat Minimnya Link and Match.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mencapai 8,2 persen per Maret 2025, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,5 persen.
Tingginya angka ini menjadi ironi di tengah geliat kawasan industri seperti di Cilegon, Tangerang, dan Serang.
Beberapa warga pun menyampaikan kekecewaan atas ketimpangan tersebut. Rina (25), lulusan sarjana ekonomi asal Kabupaten Serang, mengaku sudah dua tahun mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya namun belum juga berhasil.
“Banyak lowongan kerja tapi seringkali syaratnya tidak sesuai dengan keahlian saya. Banyak perusahaan minta pengalaman, sedangkan kami fresh graduate sulit mendapat kesempatan,” ujar Rina.
Menanggapi hal ini, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Fathurrahman, menilai bahwa problem utama terletak pada kurangnya konektivitas antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri.
“Selama ini belum ada peta jalan jelas antara lulusan pendidikan, pelatihan kerja, dan demand dunia usaha. Pemprov perlu hadir memfasilitasi ini,” jelasnya.
Dorongan Solusi Konkret
BPI KPNPA RI dalam pernyataannya juga mengusulkan agar Pemprov Banten membentuk Forum Alih Keterampilan dan Penempatan Kerja yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi pengusaha, dan lembaga pelatihan kerja berbasis kebutuhan lapangan.
“Banten punya potensi luar biasa. Tapi potensi itu harus dibarengi keberpihakan nyata untuk rakyat, bukan hanya menguntungkan korporasi,” ujar Rahmad Sukendar.
Program-program pelatihan vokasi, magang bersertifikat, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal juga menjadi beberapa solusi yang diusulkan.
BPI KPNPA RI akan terus memantau dan memberitakan perkembangan upaya Pemprov Banten dalam menekan angka pengangguran.
