TOBAGOES.COM – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum dan mendesak dalam pengungkapan kasus oli palsu berskala besar yang digerebek aparat gabungan TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, dan Pertamina pada Jumat, 20 Juni 2025 di Kabupaten Kubu Raya.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan para cukong oli ilegal sebagai tersangka, karena aktivitas mereka telah merugikan masyarakat dan negara hingga ratusan miliar rupiah.
“Selain mendesak penetapan tersangka, kami juga meminta aparat bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyergapan. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat Kalbar,” ujar Gusti Eddy dalam rilis resminya, Selasa (1/7/2025).
Sebagai jurnalis senior yang dikenal vokal, Gusti Eddy juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, atas komitmennya memberantas mafia hukum yang merugikan negara.
“BPM Kalbar mendukung penuh upaya pengungkapan kasus peredaran oli palsu yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per bulan. Kami siap mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Lebih lanjut, BPM Kalbar juga meminta Presiden untuk menginstruksikan sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala BAIS, Jaksa Agung, hingga DPR RI, agar turut mengawal proses hukum sehingga tidak ada pihak yang berupaya menghalangi penyidikan.
Dalam pernyataan sikapnya, BPM turut menyoroti video viral seorang individu bernama Ishak, yang tampak menentang penggerebekan dan bahkan menyindir aparat gabungan karena tidak berani masuk ke Kampung Beting, Pontianak Timur.
“Hal ini harus jadi perhatian. Jangan sampai ada pihak-pihak yang seolah kebal hukum,” tegas Gusti.
BPM Kalbar juga secara khusus mendesak aparat mengejar dan menindak tegas para cukong di balik kasus ini.
Salah satunya disebut berinisial Andy Chou alias Edi, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). BPM meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan demi keadilan dan kepastian hukum.
