JAKARTA, tobagoes.com– Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief Yulifard, mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) untuk memperkuat langkah deteksi dini dan pencegahan bullying di sekolah-sekolah Ibu Kota.
Seruan ini muncul menyusul peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta yang menimbulkan puluhan korban.
“Kita evaluasi juga di satuan pendidikan bagaimana barang-barang berbahaya bisa juga dibawa atau masuk ke dalam lingkungan sekolah,” ujar Gusti dalam keterangan resminya, (8/11/2025).
Ia menegaskan bahwa investigasi atas insiden di SMAN 72 harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya tekanan psikologis atau faktor eksternal lain yang memengaruhi siswa.
Gusti juga menyoroti pentingnya pendampingan psikososial berkelanjutan bagi siswa dan keluarga terdampak, guna mencegah munculnya trauma lanjutan.
“Serta memastikan tidak ada trauma lanjutan di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Politisi muda ini menegaskan bahwa sekolah harus kembali menjadi ruang aman, inklusif, dan mendidik bagi generasi muda Jakarta.
Sementara itu, Polda Metro Jaya melaporkan bahwa jumlah korban dalam insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, meningkat menjadi 96 orang.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, jumlah korban 96 orang,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya.
Dari total korban tersebut, 29 orang masih menjalani perawatan medis, sedangkan 67 orang telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
“Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang, dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan satu di Rumah Sakit Pertamina,” jelasnya.
Jumlah korban ini meningkat dari data sebelumnya yang sempat disebut 54 orang. Budi menjelaskan, angka tersebut masih bisa berubah karena proses pendataan dan verifikasi terus berlangsung.
Kasus ini menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan keamanan sekolah. DPRD menegaskan pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, PPAPP, dan aparat keamanan, agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, pemerintah diimbau memperluas program deteksi dini dan kampanye anti-bullying, termasuk pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengenali tanda-tanda perundungan sejak awal.
