Jakarta, toBagoes.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengambil alih kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal dari potensi total 5 juta hektar yang dilaporkan melanggar aturan.
Dari hasil verifikasi, 3,7 juta hektar sawit ilegal terbukti melanggar, dan sebagian besar kini sudah kembali ke negara.
Pelanggaran mencakup pembukaan kebun di hutan lindung, tidak melaporkan luas perkebunan, hingga mengabaikan panggilan BPKP.
Prabowo juga menyoroti adanya putusan pengadilan inkrah 18 tahun lalu terkait penyitaan lahan sawit yang tak pernah dieksekusi aparat kala itu.
Dengan dasar Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah mengerahkan TNI untuk mengawal proses penguasaan lahan, mengantisipasi perlawanan dari pihak yang tidak mau menyerahkan kebun.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap data mengejutkan: ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang merugikan negara sedikitnya Rp 300 triliun.
Dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPD RI di Senayan, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan penertiban tambang ilegal akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi, mantan jenderal TNI/Polri, maupun anggota partai politik.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau polisi, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri menggunakan pasukan dari provinsi lain saat operasi, demi menghindari benturan kepentingan di lapangan.
Ia mengingatkan ketua parpol untuk melaporkan anggotanya yang terlibat tambang ilegal, termasuk di partainya sendiri, Gerindra.
“Kalau Anda terlibat, cepat lapor. Jadi justice collaborator. Jangan harap saya lindungi meski Anda Gerindra,” ujarnya.
Kepala Negara meminta dukungan penuh dari seluruh MPR, parlemen, dan partai politik demi menindak tegas mafia tambang ilegal yang merugikan rakyat.
