Jakarta, tobagoes.com– Publik diminta untuk menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Cs dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terkait isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Seruan ini disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki), Sahat Martin Philip Sinurat, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta (10/11).
“Kami mengajak masyarakat dan semua pihak untuk menghormati proses hukum hingga tahapan pengadilan,” ujar Sahat.
Menurutnya, penetapan Roy Suryo, Eggy Sudjana, dr. Tifa, Rismon, dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka telah dilakukan secara profesional, objektif, dan mendalam.
“Kasus ini menjadi sorotan publik, sehingga kami yakin kepolisian telah bekerja ekstra hati-hati, profesional, objektif, mendalam, dan melibatkan banyak saksi ahli hingga akhirnya menetapkan para tersangka,” tegasnya.
Gamki juga mengingatkan masyarakat agar tidak memperkeruh suasana dengan opini liar atau narasi yang dapat memecah belah bangsa. “Kami mengajak semua pihak untuk tidak menambah kegaduhan publik yang justru merugikan persatuan,” imbuh Sahat.
Ia juga menegaskan agar aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim—bertindak adil, transparan, dan tidak gentar terhadap tekanan pihak manapun.
Sahat menyoroti fenomena era post-truth, di mana masyarakat lebih mudah percaya pada opini publik tanpa memverifikasi kebenarannya. Kondisi ini, menurutnya, memicu kesalahpahaman hingga potensi fitnah yang meresahkan masyarakat.
“Pandangan yang belum tervalidasi bisa menimbulkan kegaduhan dan keresahan. Karena itu, kami berharap melalui proses hukum ini, pengadilan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya,” katanya.
Ia menambahkan, kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para tokoh dan figur publik agar lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. “Mari kita jaga suasana kebangsaan yang kondusif dan saling menghormati hukum,” tutup Sahat.
