Rahmad Sukendar Desak Prabowo Copot Menteri UMKM, KPK Diminta Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

38
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Koperasi dan UKM (UMKM) yang diduga menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memberikan izin perjalanan luar negeri kepada istrinya ke sejumlah negara di Eropa.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Koperasi dan UKM (UMKM) yang diduga menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memberikan izin perjalanan luar negeri kepada istrinya ke sejumlah negara di Eropa.
Jakarta, TOBAGOES.COM – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Koperasi dan UKM (UMKM) yang diduga menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memberikan izin perjalanan luar negeri kepada istrinya ke sejumlah negara di Eropa.

Perjalanan yang dilakukan oleh istri Menteri UMKM tersebut menuai kritik publik setelah viral di media sosial karena diduga tidak berkaitan langsung dengan tugas kedinasan, namun memanfaatkan fasilitas negara.

Rahmad Sukendar menilai hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang tidak dapat ditoleransi. Ia menyebut bahwa jabatan menteri bukan fasilitas pribadi yang bisa digunakan seenaknya untuk kepentingan keluarga.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar: Negara Terlihat dalam Keadaan Genting!

“Saya mendesak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri UMKM yang diduga menyalahgunakan wewenangnya. Jabatan publik bukan untuk memperkaya atau memfasilitasi keluarga,” ujar Rahmad Sukendar, Jum’at 4 Juli 2025.

Selain itu, ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.

“KPK harus segera usut tuntas persoalan ini. Jangan biarkan jabatan disalahgunakan. Rakyat muak dengan pejabat yang bertindak sewenang-wenang demi kepentingan pribadi dan keluarga,” tegasnya.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Meminta Presiden Prabowo Ambil Langkah Komprehensif Cegah Demo Anarkis

Rahmad menambahkan, tindakan tegas terhadap pelanggaran etika pejabat publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru terbentuk.

Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat negara agar tidak bermain-main dengan kekuasaan dan tetap menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas. (*)