Rahmad Sukendar: Perangkat Hukum Mandul di Era Prabowo, BPI KPNPA RI Siap Gelar Aksi Damai Depan Istana

32
Perangkat hukum mandul di era Prabowo,  Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi.
Perangkat hukum mandul di era Prabowo,  Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi.

TOBAGOES.COM/ Jakarta – Perangkat hukum mandul di era Prabowo,  Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi.

“Perangkat hukum kita mandul. Korupsi merajalela di semua sektor, tetapi tidak ada tindakan nyata. Yang mereka sampaikan hanya sebatas jargon, bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan,” tegas Rahmad, Senin (18/8/2025).
BACA JUGA  Roslan Sianipar Desak Kejati Banten Bongkar Aktor Utama Kasus Korupsi Proyek Sampah Tangsel

Menurutnya, berbagai laporan dugaan korupsi yang dilayangkan BPI KPNPA RI ke aparat penegak hukum di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Kepulauan Riau, tak kunjung ditindaklanjuti. “Semua kasus jalan di tempat. Aparat seperti pura-pura buta dan tuli,” sindirnya.

Kondisi ini, lanjut Rahmad, menimbulkan kesan kuat bahwa institusi hukum tidak serius menjalankan mandat rakyat. Bahkan, ada dugaan aparat hanya menjadi tameng bagi kepentingan kelompok tertentu.

BACA JUGA  Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob Saat Demo di Pejompongan, Kapolri dan Kapolda Metro Minta Maaf

Sebagai bentuk perlawanan, BPI KPNPA RI akan menggelar aksi damai besar-besaran di depan Istana Negara. Tujuannya, mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung, membenahi lembaga hukum, sekaligus menindak tegas aparat yang bermain mata dengan para koruptor.

“Kami akan turun ke jalan. Presiden harus segera bertindak tegas. Jika tidak, korupsi akan terus menghancurkan bangsa ini sementara aparat penegak hukum hanya jadi penonton,” pungkas Rahmad.
(*)