Jakarta, toBagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali melontarkan kritik keras terhadap kondisi Polri yang dinilainya masih jauh dari harapan rakyat.
Ia menegaskan, reformasi kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat atau perubahan kosmetik.
Rahmad menyoroti kesenjangan kesejahteraan di tubuh Polri. Menurutnya, gaji para bintara harus segera dinaikkan agar bisa hidup layak, sementara gaya hidup hedon para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) mesti dihentikan.
“Bagaimana anggota di lapangan bisa bekerja maksimal jika kesejahteraannya masih jauh dari kata cukup? Sementara itu, kita masih melihat gaya hidup mewah sebagian pamen dan pati. Ini harus dihentikan. Reformasi tidak boleh hanya menyentuh bawah, tapi juga atas,” tegas Rahmad, Jumat (19/9/2025).
Selain itu, ia menyoroti budaya eksklusif di tubuh kepolisian. Kapolsek hingga Kapolda, kata Rahmad, harus lebih mudah diakses masyarakat dan tidak menciptakan jarak dengan rakyat.
Reformasi sejati, lanjutnya, harus menyentuh sistem sekaligus sumber daya manusia.
“Jangan ada lagi anggota yang diistimewakan hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Kalau praktik seperti ini masih dibiarkan, rakyat akan terus kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Rahmad juga menyoroti lemahnya respons aparat terhadap aspirasi publik. Menurutnya, banyak aksi demonstrasi rakyat yang diabaikan seolah suara masyarakat tidak lagi berarti di hadapan institusi kepolisian.
“Untuk nanti jika Kapolri yang baru, saya katakan: siapkan peti mati sebagai simbol peringatan. Itu tanda tidak ada lagi toleransi bagi penyalahgunaan kekuasaan. Polri harus bersih, berwibawa, dan benar-benar jadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan,” tandasnya.
Menurut Rahmad, bangsa tidak akan pernah maju jika hukum hanya dijadikan alat transaksi. Reformasi Polri, katanya, harus nyata, menyentuh akar masalah, dan bukan sekadar slogan kosong.
“Bangsa ini hanya bisa maju bila aparat hukum berdiri tegak di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan. Tidak boleh ada lagi mafia hukum, permainan kasus, dan kompromi yang merusak keadilan. Saya bersama BPI KPNPA RI akan terus mengawal dan memastikan Polri melakukan reformasi menyeluruh,” pungkasnya.
Editor: Melida Sianipar.
