Rahmad Sukendar Soroti Ketimpangan Kuota Akpol 2025, Desak Kapolri Transparan

49
Seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2025 kembali menuai sorotan publik. Ketimpangan jumlah peserta yang lolos seleksi pusat dari berbagai Polda menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.
Seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2025 kembali menuai sorotan publik. Ketimpangan jumlah peserta yang lolos seleksi pusat dari berbagai Polda menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.
Jakarta, toBagoes.com – Seleksi Calon Taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2025 kembali menuai sorotan publik. Ketimpangan jumlah peserta yang lolos seleksi pusat dari berbagai Polda menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.

Dalam sidang Panitia Daerah (Panda) di Gedung Borobudur, Mapolda Jawa Tengah, Rabu (2/7/2025), hanya 17 Taruna dan 3 Taruni dinyatakan lolos ke tahap pusat.

Jumlah ini sangat timpang dibandingkan dengan Polda Metro Jaya yang meloloskan 200 peserta (188 Taruna, 12 Taruni), disusul Polda Jawa Timur 42 orang (39 Taruna, 3 Taruni), dan Polda Jawa Barat 35 orang (30 Taruna, 5 Taruni).

BACA JUGA  Kapolri Terima Penghargaan ITUC, Bukti Polisi Peduli Nasib Buruh

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengaku prihatin dan menilai seleksi Akpol 2025 tidak mencerminkan prinsip transparansi dan meritokrasi.

“Kami menerima laporan bahwa sejumlah peserta dari Polda Jawa Tengah dengan nilai di atas 74,22 justru tidak lolos. Sementara peserta dari Polda Metro Jaya dengan nilai di kisaran 60-an justru lolos ke tahap pusat. Ini sangat janggal,” tegas Rahmad, Senin (7/7/2025).

Rahmad menekankan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka terkait disparitas kuota antardaerah, khususnya dominasi Metro Jaya.

BACA JUGA  Mafia Peti Beraksi Di Pasaman Barat-Timur, Lingkungan Rusak dan Hancur, Penegak Hukum Diduga Tutup Mata

“Kami mendesak Bapak Kapolri segera memberikan penjelasan terbuka. Ketimpangan ini berpotensi mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPI KPNPA RI menyatakan akan terus mengawal proses seleksi hingga tuntas, termasuk mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Akpol 2025.

“Rekrutmen Akpol tidak boleh ternodai oleh praktik ketidakadilan. Ini gerbang lahirnya calon pemimpin Polri masa depan. Prosesnya harus bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan,” pungkasnya. (*)