Tag: Kebijakan Pajak

JAKARTA, tobagoes.com – Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai memperluas fungsi Account Representative (AR) menjadi menyerupai pemeriksa pajak menuai kritik keras dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan peningkatan fungsi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Perpajakan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi pembiasan antara fungsi penelitian dan fungsi pemeriksaan yang berpotensi merugikan wajib pajak. “Saat ini Dirjen Pajak tingkatkan fungsi Account Representative (AR) menjadi Pemeriksa Pajak. Tidak ada dasar hukumnya pada Undang Undang Perpajakan. Fungsi penelitian menjadi bias dengan fungsi pemeriksaan....