Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jakarta, toBagoes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengecam keras, penangkapan dan OTT tersebut. Ia menilai, kasus ini menjadi pukulan telak bagi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan hidup.
BACA JUGA  Rahmad Sukendar Dukung Kejagung Tangkap Ketua PN Jaksel, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia Hukum

Ini jelas tamparan keras bagi bangsa. Seorang wakil menteri OTT, yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan tindakan yang melukai hati rakyat.

“Saat rakyat susah, pejabat justru menari di atas penderitaan dengan mencari keuntungan pribadi,” tegas Rahmad, Kamis (21/8/2025).

Menurut Rahmad, perilaku busuk pejabat yang memperjualbelikan kewenangan sama saja dengan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.

BACA JUGA  Tak Ragu Rahmad Sukendar Tantang Hercules Duel di Gedung Sate

Ia menegaskan, rakyat tidak boleh terus-menerus dikhianati oleh segelintir oknum yang rakus kekuasaan.

“Korupsi di tengah penderitaan rakyat adalah kejahatan luar biasa. KPK jangan ragu, bongkar semua jaringan. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.

Rahmad menambahkan, BPI KPNPA RI akan mengawal kasus ini agar berjalan transparan dan tidak berhenti hanya di level bawah.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Minta Segera Kapolri Copot Kapolres Sleman Terkait Kasus Hogi Minaya

“Rakyat menuntut keadilan. Jangan ada lagi sandiwara hukum. Siapa pun pelakunya, pejabat tinggi sekalipun, harus diberi hukuman maksimal. Sudah cukup rakyat menjadi korban kebobrokan pejabat,” pungkasnya. (*)