Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jakarta, toBagoes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengecam keras, penangkapan dan OTT tersebut. Ia menilai, kasus ini menjadi pukulan telak bagi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan hidup.
BACA JUGA  Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang Timpa Truk Kontainer di Magetan

Ini jelas tamparan keras bagi bangsa. Seorang wakil menteri OTT, yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan tindakan yang melukai hati rakyat.

“Saat rakyat susah, pejabat justru menari di atas penderitaan dengan mencari keuntungan pribadi,” tegas Rahmad, Kamis (21/8/2025).

Menurut Rahmad, perilaku busuk pejabat yang memperjualbelikan kewenangan sama saja dengan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.

BACA JUGA  Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Ia menegaskan, rakyat tidak boleh terus-menerus dikhianati oleh segelintir oknum yang rakus kekuasaan.

“Korupsi di tengah penderitaan rakyat adalah kejahatan luar biasa. KPK jangan ragu, bongkar semua jaringan. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.

Rahmad menambahkan, BPI KPNPA RI akan mengawal kasus ini agar berjalan transparan dan tidak berhenti hanya di level bawah.

BACA JUGA  Ketua Umum PSKBI Apresiasi Langkah Cepat Polda Banten Tangani Kasus Mahesa Al Bantani

“Rakyat menuntut keadilan. Jangan ada lagi sandiwara hukum. Siapa pun pelakunya, pejabat tinggi sekalipun, harus diberi hukuman maksimal. Sudah cukup rakyat menjadi korban kebobrokan pejabat,” pungkasnya. (*)