Jakarta, tobagoes.com – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh merupakan simbol dari kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sarat kejanggalan dan diwarnai kepentingan asing, khususnya dari Cina.
Menurutnya, sudah saatnya aparat penegak hukum memeriksa Jokowi atas sejumlah kejanggalan dalam proyek raksasa tersebut.
“Saat ini adalah momentum tepat untuk memeriksa Jokowi terkait proyek kereta cepat. Sejak awal, proyek ini penuh masalah, baik dari sisi geopolitik maupun kebijakan ekonomi,” ujar Syahganda melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu (19/10/2025).
Syahganda menyoroti perubahan arah geopolitik Indonesia pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden AS Donald Trump di KTT Gaza. Ia menilai pertemuan itu menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai menata ulang posisi strategisnya di kancah global.
“Dengan pertemuan itu, posisi Prabowo di mata dunia, terutama di mata Trump, makin kuat. Ini bisa menjadi langkah awal penyeimbangan politik luar negeri Indonesia,” katanya.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang KCJB melalui APBN dianggap sebagai langkah berani dan sinyal tegas dari pemerintahan Prabowo.
“Selama ini proyek-proyek besar dikuasai Cina. Tapi keputusan Purbaya menunjukkan bahwa Prabowo ingin menetralkan posisi Indonesia dari ketergantungan pada proyek Cina,” tegas Syahganda.
Syahganda bahkan menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal sarat kejanggalan. Ia memaparkan bahwa proposal awal proyek ini sebenarnya datang dari Jepang, namun secara misterius diambil alih oleh Cina tanpa transparansi yang jelas.
“Jepang sudah lakukan studi kelayakan. Tapi tiba-tiba Cina masuk dan proyek berjalan seolah lebih murah. Padahal, hasilnya justru meninggalkan utang besar,” ujarnya.
Selain masalah ekonomi, Syahganda juga menyoroti aspek keamanan dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa Ferry Juliantono, yang kini menjabat Menteri Koperasi, sejak awal menolak proyek tersebut karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan risiko strategis bagi pertahanan negara.
“Ferry dulu sering demonstrasi menolak proyek ini. Kenapa titiknya di Halim, dekat markas TNI AU? Apakah ada agenda intelijen asing di baliknya? Itu sudah jadi pertanyaan sejak dulu,” ungkapnya.
Menurut Syahganda, berbagai pengamat dan tokoh nasional sebenarnya telah memberi peringatan keras terhadap proyek tersebut, namun Jokowi dinilai tidak mau mendengarkan nasihat siapapun.
“Sudah banyak yang menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau mendengar. Sekarang kita lihat akibatnya utang menumpuk, proyek tidak efisien, dan publik menanggung beban,” pungkasnya.
Editor:Melida S
