Jakarta, tobagoes.com – Menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghadapi meningkatnya ketidaksukaan publik. Situasi ini dinilai sangat berbeda dibandingkan transisi kekuasaan pada masa presiden sebelumnya.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, ada dua hal utama yang menyebabkan munculnya sikap publik tersebut. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menolak berbagai upaya Jokowi agar tetap berkuasa.
Menurut Mahfud, Joko widodo sudah lama menyiapkan langkah-langkah politik untuk mempertahankan pengaruhnya. Salah satu contohnya adalah kegiatan Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022, yang dihadiri ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia.
“Apel kepala desa itu dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan tiga periode,” ungkap Mahfud dalam podcast Bambang Widjojanto, dikutip Minggu (19/10/2025).
Namun, menurutnya, upaya itu gagal total karena mendapat perlawanan keras dari partai politik, tokoh demokrasi, dan masyarakat sipil.
Setelah gagalnya wacana tiga periode, lanjut Mahfud, muncul lagi ide perpanjangan masa jabatan Joko widodo selama tiga tahun, dengan alasan pandemi Covid-19 membuat roda pemerintahan tidak berjalan optimal.
“Usulan itu kembali dilawan. Pak Joko widodo bagus atau tidak, tetap harus pemilu,” tegas Mahfud.
Mahfud menilai, gelombang penolakan dari publik adalah bukti kesadaran politik rakyat semakin kuat. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga konstitusi agar tidak diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan pribadi.
Editor; Melida S
