PALANGKA RAYA, TOBAGOES.COM, – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menanggapi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berdampak pada turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2026.
Berdasarkan data, APBD Kalteng 2025 mencapai Rp10,2 triliun, namun untuk proyeksi APBD 2026 menurun menjadi Rp7,1 triliun atau berkurang sekitar Rp3,1 triliun.
Meski demikian, Gubernur Agustiar menegaskan pihaknya akan tetap profesional dan berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah.
“Kami juga mengambil hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ini supaya kami lebih profesional dan hati-hati. Semua kan tidak selalu di atas, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah,” ujar Agustiar kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).
Agustiar mengakui penurunan anggaran tersebut memang berpengaruh terhadap rencana pembangunan, namun Pemprov Kalteng akan tetap bekerja maksimal dengan kondisi yang ada.
“Biasa, dalam organisasi itu kan ada pasang surutnya. Ketika pasang, kita harus antisipasi seperti apa. Kami nikmati saja kebijakan yang sudah berlaku ini,” ucapnya.
Menurutnya, pengelolaan pemerintahan harus tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah diminta adaptif terhadap situasi ekonomi nasional yang sedang disesuaikan oleh pemerintah pusat.
Gubernur Agustiar juga mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang telah menyampaikan aspirasi terkait dampak pemotongan TKD kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami apresiasi teman-teman yang lain. Masing-masing daerah punya kondisi keuangan yang berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi penting agar kebijakan fiskal nasional bisa dijalankan tanpa menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional. Beberapa daerah di Indonesia turut terdampak, termasuk Kalimantan Tengah, yang sebelumnya menjadi salah satu provinsi dengan tingkat belanja modal cukup tinggi.
Kendati demikian, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan program prioritas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan.
Editor: Melida S
