Jakarta, TOBAGOES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag), termasuk dai kondang Ustaz Khalid Basalamah. Kasus ini mendapat sorotan dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar.
Rahmad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi segera memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta pejabat lain yang diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus.
“Kasus dugaan korupsi kuota haji ini harus menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran pejabat terkait. Tidak mungkin hanya satu atau dua orang yang bermain,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025).
Ia menilai indikasi keterlibatan banyak pihak, mulai dari staf hingga pejabat eselon tinggi, cukup kuat. Karena itu, menurutnya, kasus ini harus dibongkar secara tuntas dan transparan.
“Saya menduga kuat ada keterlibatan dari level staf hingga Dirjen dalam pengaturan kuota khusus. Ini menyangkut marwah ibadah suci umat Islam dan harus ditegakkan keadilannya,” tegasnya.
Rahmad juga memastikan bahwa BPI KPNPA RI siap mengawal proses hukum dan mengingatkan agar tidak ada intervensi politik dalam penyelesaian perkara yang sensitif ini.
Rahmad menambahkan, praktik mafia kuota haji bukanlah isu baru. Ia menyoroti bagaimana kuota haji kerap menjadi komoditas politik dan ekonomi yang sarat kepentingan.
“Setiap tahun, pengelolaan kuota haji selalu menimbulkan kecurigaan. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapat hak justru tergeser oleh kepentingan kelompok tertentu. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan ibadah umat,” ujar Rahmad.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini akan menjadi momentum penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunjukkan ketegasannya dalam memberantas korupsi di sektor keagamaan yang selama ini relatif jarang tersentuh.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat menunggu langkah konkret dari KPK, bukan sekadar pemeriksaan simbolik terhadap tokoh-tokoh yang viral atau populer.
“Jangan sampai KPK berhenti di permukaan. Kalau hanya memeriksa publik figur, lalu yang benar-benar membuat kebijakan tidak disentuh, ini hanya akan menambah kekecewaan publik,” tandasnya.
BPI KPNPA RI, kata Rahmad, akan terus memantau proses penyidikan dan siap melaporkan temuan lapangan apabila terdapat indikasi lain yang belum diungkap.
“Kami siap memberikan data tambahan jika diperlukan. Jangan biarkan kasus ini menguap tanpa kejelasan. Ini soal keadilan dan harga diri umat Islam,” tutupnya.
Kasus ini menjadi perhatian luas mengingat pengelolaan dana dan kuota haji melibatkan kepercayaan publik yang tinggi. KPK diharapkan mampu menangani kasus ini secara objektif dan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun.
