DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Mengapa Koruptor Kasus Lama Tak Bisa Langsung Disikat?

JAKARTA, tobagoes.com – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, di balik pengesahan aturan tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah negara bisa menyita harta hasil korupsi dari perkara lama yang terjadi bertahun-tahun sebelum undang-undang ini berlaku?

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pengesahan tersebut disetujui anggota DPR yang hadir setelah Puan meminta persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), DPR telah mengambil keputusan tingkat pertama dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Sepuluh Poin Penting UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting yang menjadi landasan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sepuluh poin utama di dalamnya mencakup prinsip dan asas hukum perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, hingga pengembalian aset kepada korban.

Aturan tersebut juga mengatur pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pemanfaatan teknologi dalam proses penelusuran dan pengamanan aset.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme ini mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.

BACA JUGA  BPI KPNPA RI Minta Kajati Baru Sumbar Berani Tuntaskan Korupsi Berjamaah Sertifikasi Tanah Adat Kaum Maboet Kota Padang , Sorot Keterlibatan Pejabat Negara Dan Pengusaha

Dengan mekanisme tersebut, perampasan aset tidak selalu harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Namun, pelaksanaannya tetap harus melalui prosedur dan pengawasan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang.

Apakah Harta Koruptor dari Kasus Lama Bisa Disita?

Pertanyaan mengenai penerapan UU Perampasan Aset terhadap perkara lama menjadi persoalan penting, terutama bagi kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Muhammad Rustamaji, menegaskan bahwa penerapan undang-undang baru harus memperhatikan asas legalitas.

Menurutnya, asas legalitas mencakup empat prinsip, yakni lex scripta (hukum harus tertulis), lex stricta (hukum harus ditafsirkan secara ketat), lex certa (hukum harus jelas), dan lex praevia (hukum tidak berlaku surut).

” Maka termasuk UU Perampasan Aset berlaku ke depan dan tidak berlaku surut,” kata Rustamaji kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap tindak pidana memiliki tempus delicti, yaitu waktu terjadinya suatu perbuatan pidana. Waktu tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara.

Karena itu, apabila tindak pidana terjadi sebelum undang-undang baru diberlakukan, aturan tersebut pada prinsipnya tidak dapat diterapkan secara surut, meskipun proses penegakan hukumnya masih berlangsung.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan lex mitior atau lex favor reo, yakni penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Negara Tetap Bisa Mengejar Aset Korupsi Kasus Lama

Meski UU Perampasan Aset tidak dapat diberlakukan surut, bukan berarti negara kehilangan hak untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara korupsi lama.

Rustamaji menjelaskan, upaya pemulihan aset dalam perkara lama tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah berlaku sebelumnya.

BACA JUGA  BPI KPNPA RI Minta Penegakan Hukum Tetap Profesional dan Tanpa Intervensi

Jalur tersebut antara lain melalui restitusi maupun penyitaan aset dalam proses peradilan pidana atau mekanisme conviction based.

Dengan demikian, negara tetap memiliki ruang untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku ketika tindak pidana tersebut terjadi.

Jangan Sampai UU Baru Justru Melanggar Kepastian Hukum

Rustamaji mengingatkan, batas penerapan UU Perampasan Aset harus diperhatikan secara ketat agar tidak bertentangan dengan asas legalitas.

Penerapan aturan baru perlu memperhatikan tempus delicti serta prinsip non-retroaktif atau larangan pemberlakuan hukum secara surut.

Menurutnya, kepastian hukum harus tetap menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk memperkuat penegakan hukum justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Jika batasan tersebut diabaikan, UU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen yang bertentangan dengan asas legalitas.

Pengesahan undang-undang ini memang membuka jalan baru bagi negara untuk menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan melalui mekanisme yang diatur.

Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberanian negara menyita aset, melainkan juga oleh ketepatan penerapan hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, serta jaminan kepastian hukum(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img