JAKARTA, tobagoes.com – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa opsi pembelajaran daring yang diwacanakan pemerintah sebagai bagian dari strategi hemat bahan bakar minyak (BBM) harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif.
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, tanpa perencanaan yang tepat, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kualitas pendidikan dan bahkan mengancam hak belajar anak.
“Langkah teknis yang komprehensif dan sinkronisasi kebijakan antarkementerian serta pemerintah daerah wajib dilakukan, agar tidak ada satu pun anak kehilangan hak belajarnya,” tegas Rerie dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi penghematan BBM, salah satunya melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.
Di sektor pendidikan, langkah tersebut diwujudkan dengan rencana penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sistem daring, seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19.
Rerie mengingatkan, pengalaman selama pandemi harus menjadi pelajaran penting. Saat itu, berbagai persoalan muncul mulai dari ketidaksiapan guru, beban tambahan bagi orang tua, hingga penurunan kualitas belajar siswa.
“Jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa kesiapan yang matang, penerapan kembali PJJ justru bisa memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.
Rerie menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur digital sebagai faktor utama keberhasilan pembelajaran daring.
Pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah menyalurkan berbagai perangkat pendukung seperti papan interaktif digital, laptop, hingga hard disk eksternal ke ratusan ribu satuan pendidikan.
Selain itu, akses internet telah diberikan kepada lebih dari 8.000 sekolah dan layanan listrik untuk ribuan satuan pendidikan lainnya.
Namun, menurut Rerie, distribusi perangkat saja tidak cukup.
“Tenaga pengajar harus benar-benar memiliki keterampilan untuk mengoperasikan dan mengelola perangkat tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI itu menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.
Ia berharap, semua pihak dapat bekerja sama demi menjaga kualitas pendidikan nasional di tengah kebijakan efisiensi energi.
“Keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas sangat penting untuk mencetak generasi penerus yang berdaya saing,” pungkasnya.
pembelajaran daring, PJJ, hemat BBM, kebijakan pendidikan, Waka MPR, Lestari Moerdijat, dampak PJJ, pendidikan Indonesia, kebijakan pemerintah, sekolah online
