JAKARTA, tobagoes.com— Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, memberikan catatan kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai masa ini sebagai periode evaluasi yang berat, terutama dalam menyelaraskan janji kampanye dengan pelaksanaan program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
“Setahun pemerintahan Prabowo, masa evaluasi yang berat. Prabowo mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024 dengan janji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Dalam perjalanan selama setahun, memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita ternyata tidak mudah,” ujar Andreas kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Salah satu fokus kritik PDIP terletak pada arah peruntukan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Andreas, hingga kini belum ada kejelasan arah dan manfaat strategis dari proyek tersebut, meskipun Prabowo telah mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
“IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya. Pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN. PSN menuai protes, dan KA Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” kata Andreas.
Andreas menilai, selama satu tahun pertama, Prabowo telah berupaya memperbaiki program-program warisan pemerintahan sebelumnya, terutama yang dianggap tidak efisien.
Namun, ia juga menyoroti keberadaan sejumlah “pembantu titipan” Jokowi di kabinet Prabowo yang dinilai masih memiliki loyalitas ganda.
“Prabowo perlu memfokuskan program-program prioritasnya seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih, sambil merevisi program-program Jokowi yang inefisien. Belum lagi sebagian pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan Prabowo yang masih berloyalitas ganda,” jelas Andreas.
Ia menilai, situasi tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan masa transisi yang menantang untuk mengalihkan fokus dan mempercepat akselerasi program prioritas.
Andreas juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, program ini harus terus dievaluasi secara menyeluruh agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat.
“Saya kira program tersebut sudah berjalan, dan ke depan tetap harus secara berkesinambungan dievaluasi, baik dari sisi implementasi maupun hasilnya, agar berhasil guna bagi anak-anak penerima manfaat MBG,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Andreas menekankan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menegaskan bahwa ketegasan dan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan ide-ide besar, termasuk reformasi kepolisian, akan mendapat perhatian besar dari publik menjelang 2029.
“Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya, termasuk pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian, akan menjadi catatan penting publik menuju 2029,” tegas Andreas.
Editor:Melida S
