TOBAGOES.COM/ Riau – Kapolda Riau Harus Tegas Jangan Ada Tebang Pilih, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti dengan keras kasus penyegelan ratusan hektare kebun sawit ilegal yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Direktorat Reskrimum Polda Riau. Lahan yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai Siabu, Kuantan Singingi, itu diduga kuat milik Kasir, S.T., anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB.
Rahmad Sukendar mendesak Kapolda Riau Harus Tegas Jangan Ada Tebang Pilih sebagai aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Riau, untuk bertindak tegas dan tidak bermain aman dalam kasus ini.
“Kapolda Riau Harus Tegas Jangan Ada Tebang Pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti anggota DPRD terlibat dalam perambahan hutan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tegas Rahmad Sukendar kepada media, Jumat (25/07/2025).
Kapolda Riau Harus Tegas Jangan Ada Tebang Pilih,menurutnya, tindakan penyegelan harus diikuti dengan penindakan hukum yang jelas, termasuk penelusuran aliran dana dari bisnis sawit ilegal tersebut.
“Jangan sampai penyegelan ini hanya pertunjukan simbolik. Harus ada langkah nyata menindak pelaku, termasuk aktor intelektual dan pemodal besar yang selama ini bebas mengeruk hasil hutan tanpa izin,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rahmad menyoroti sikap Gubernur Riau Abdul Wahid yang dinilai terlalu diam dalam kasus ini, apalagi Kasir diketahui merupakan kader dari partai yang sama.
“Gubernur Riau harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan lingkungan, bukan kepada kolega politiknya. Jika beliau bungkam, maka integritasnya patut dipertanyakan. Ini adalah ujian kepemimpinan yang tidak boleh diabaikan,” ucap Rahmad.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya nama Abdul Wahid turut disorot publik dalam dugaan korupsi dan pencucian uang melalui aktivitas tambang granit oleh PT Malay Nusantara Sukses, perusahaan tempat Abdul Wahid tercatat sebagai komisaris.
Kasus perambahan hutan di Riau dinilai sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan terbesar yang melibatkan para elite politik dan pemodal. Oleh karena itu, Rahmad Sukendar menegaskan bahwa BPI KPNPA RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta Presiden RI serta Kapolri untuk ikut memantau langsung jalannya proses hukum di Riau.(Red)
