toBagoes.com – Dugaan praktik mark up dalam proyek pembangunan tower di Provinsi Riau memicu perhatian publik. Aparat penegak hukum dilaporkan telah memeriksa PT Wiswakharman sebagai pelaksana proyek serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Riau. Namun, desakan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh terus menguat.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti di level permukaan. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat baik dari unsur birokrasi maupun swasta diperiksa tanpa pengecualian.
“Proyek ini harus diaudit secara total. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas. Semua pihak yang terlibat, mulai dari perencana, penyedia jasa, hingga pengawas proyek, wajib dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada yang kebal hukum,” tegas Rahmad Sukendar di Jakarta, pada Sabtu (19/7/2025).
Ia menyebut indikasi kuat adanya penggelembungan anggaran (mark up) sebagai bentuk kejahatan serius terhadap keuangan negara dan rakyat. Menurutnya, praktik semacam ini merusak integritas birokrasi dan menjadi sumber kebocoran anggaran yang sistemik.
“Jika benar ada praktik mark up, itu adalah kejahatan moral dan finansial. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi korupsi yang harus diungkap secara terbuka. Siapa pun yang terlibat harus diproses hukum,” ujarnya.
Rahmad juga menyoroti potensi kolusi antara penyedia jasa dan oknum pejabat daerah dalam proses pengadaan. Ia menyebut praktik seperti ini sebagai “penyakit lama” yang terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tebang pilih.
“Sudah saatnya aparat menunjukkan keseriusan. Bongkar tuntas! Bila perlu, kami di BPI KPNPA RI akan turun langsung menyerahkan data tambahan kepada aparat. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini guna memastikan tidak ada upaya pengaburan ataupun penghentian proses hukum.
Ia menilai, penanganan tegas terhadap kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar berbagai proyek bermasalah lain di daerah.
