Jakarta, tobagoes.com– Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru di awal masa pemerintahannya. Ia resmi mengubah regulasi yang memungkinkan ekspatriat atau warga negara asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan ini disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.
Prabowo menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi BUMN agar setara dengan perusahaan global.
Ia mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara holding investasi negara untuk menjalankan bisnis sesuai standar internasional, termasuk dalam hal tata kelola, transparansi, dan kinerja keuangan.
“Saya telah memerintahkan BPI Danantara untuk menjalankan bisnis dengan standar internasional dan mengambil langkah rasional ke depan,” tegasnya.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam manajemen korporasi pelat merah, yang sebelumnya hanya memperbolehkan warga negara Indonesia menduduki jabatan puncak di BUMN.
Selain membuka peluang bagi ekspatriat, Presiden Prabowo juga berencana merampingkan jumlah BUMN secara besar-besaran.
Dari sekitar 1.000 BUMN yang ada saat ini, ia menargetkan hanya sekitar 200 perusahaan yang akan dipertahankan untuk memastikan efisiensi dan profitabilitas.
“Saya ingin jumlah BUMN dipangkas dari sekitar seribu menjadi dua ratus. Dengan begitu, pendapatan harus meningkat satu atau dua persen,” kata Prabowo.
Menurutnya, pemangkasan jumlah BUMN akan membantu negara fokus pada sektor-sektor strategis, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi beban birokrasi.
Kebijakan baru ini menunjukkan arah reformasi besar-besaran di tubuh BUMN, dengan fokus pada profesionalisme dan hasil konkret.
Prabowo menilai, kolaborasi dengan tenaga ahli asing bukan ancaman, melainkan strategi rasional untuk membawa BUMN sejajar dengan perusahaan global.
Ia menegaskan, orientasi pemerintah bukan sekadar nasionalisme simbolik, melainkan nasionalisme produktif yang menghasilkan peningkatan pendapatan negara.
“Saya yakin dengan tata kelola internasional dan efisiensi yang lebih tinggi, pendapatan BUMN bisa meningkat signifikan,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Kebijakan ini menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo Subianto yang menekankan reformasi struktural dan efisiensi ekonomi nasional.
Langkah ini juga menegaskan arah baru manajemen korporasi pelat merah yang lebih terbuka terhadap praktik global dan kompetensi lintas negara, namun tetap dalam pengawasan negara.
Dengan kebijakan ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menarik investasi, memperkuat tata kelola, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Editor: Melida S
