toBagoes.com – Keputusan DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo menandai eskalasi politik paling tajam sejak ia menjabat. Langkah ini diambil kilat, hanya beberapa jam usai kericuhan demo besar di depan Kantor Bupati, Rabu (13/8/2025).
Yang membuatnya mencengangkan, seluruh fraksi ikut menyetujui pansus, termasuk Gerindra partai yang mengusung Sudewo. Dalam politik lokal, soliditas lintas fraksi untuk menjatuhkan kepala daerah adalah pemandangan langka, dan biasanya menandakan telah terjadi pergeseran dukungan di tingkat elite.
Latar Belakang Ketegangan Sejak awal 2025, hubungan Sudewo dengan DPRD memanas. Beberapa kebijakan daerah, mulai dari proyek infrastruktur hingga tata kelola pasar, memicu kritik tajam.
Puncaknya terjadi saat demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh, di mana kaca kantor bupati pecah, gerbang roboh, dan satu mobil polisi dibakar.
Bagi sebagian anggota DPRD, peristiwa itu menjadi bukti bahwa legitimasi Sudewo di mata publik mulai runtuh.
“Ini bukan lagi sekadar protes, ini krisis kepercayaan,” kata seorang anggota DPRD yang enggan disebut namanya.
Apa yang Dipertaruhkan Hak angket memberi DPRD wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan bupati.
Jika terbukti, rekomendasinya bisa berujung pada pemakzulan melalui Mahkamah Agung. Proses ini berpotensi memakan waktu berbulan-bulan, namun tekanan politik bisa membuatnya berjalan lebih cepat.
Skenario Politik ke Depan Pengamat politik lokal menilai, bila Gerindra tidak lagi membela Sudewo, peluang pemakzulan hampir pasti terbuka lebar.
Namun, tidak tertutup kemungkinan bupati akan melakukan manuver politik untuk mempertahankan jabatannya, termasuk lobi ke fraksi-fraksi dan memanfaatkan dukungan tokoh masyarakat.
Sementara itu, publik Pati menunggu apakah Pansus ini akan menjadi langkah serius untuk membongkar kebijakan yang dianggap bermasalah, atau sekadar manuver politik menjelang pemilu kepala daerah.
