Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2025).
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2025).
toBagoes.com – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas hasil pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan.

TAM 2

Agenda ini menjadi langkah penting memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara TNI dan BPKP, guna mendukung tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA  Rekonstruksi Kasus Penembakan Dua Brimob Nabire, 21 Adegan Diperagakan

Forum juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi ini, TNI dan BPKP menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan kedaulatan negara.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pertambangan di kawasan hutan.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Peringatkan Presiden Prabowo, Jangan Salah Langkah Pilih Jaksa Agung, Bisa Hancurkan Wibawa Kejaksaan

Ia menilai lemahnya pengawasan dapat berimplikasi pada kerusakan lingkungan, hilangnya potensi penerimaan negara, hingga ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa TNI siap bersinergi dengan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan.

TAM

“Ini adalah amanat langsung dari Bapak Presiden. TNI akan mendukung penuh langkah-langkah pengawasan agar tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan negara maupun rakyat,” ujarnya.

BACA JUGA  Evakuasi Berhasil, Jenazah Turis Brasil Juliana Marins Diangkat dari Jurang Rinjani

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat mekanisme audit dan pengawasan sektor pertambangan, termasuk di kawasan hutan yang rawan eksploitasi ilegal.

“Dengan kolaborasi lintas sektor, kita berharap tata kelola sumber daya alam semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam.

BACA JUGA  BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Kepri Ungkap Proyek Studio Rp10 M, Desak Tuntaskan Skandal Bonsai Lingga

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.
Editor: Melida Sianipar.