Jakarta, toBagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb Rahmad Sukendar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengultimatum 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara hingga Rp300 triliun.
Rahmad Sukendar menegaskan, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8), untuk membersihkan sektor sumber daya alam dari praktik ilegal harus dikawal ketat oleh aparat penegak hukum di semua lini.
Rahmad Sukendar menekankan, tidak boleh ada kompromi terhadap penyelenggara negara yang terbukti melanggar hukum atau bermain mata dengan para pelaku usaha ilegal. Baik pejabat sipil, militer, maupun aparat penegak hukum sendiri, semuanya wajib tunduk pada aturan.
“Presiden sudah memberi komando jelas. Kalau ada penyelenggara negara terbukti melanggar aturan atau bermain di arena hukum, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu,” tegas Rahmad kepada awak media, pada hari Sabtu 16 Agustus 2025.
Ia menyebut praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Karena itu, ia mendesak agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
“BPI KPNPA RI siap berdiri di garis depan melaporkan siapa pun yang terlibat. Ini bukan hanya soal tambang ilegal, tapi soal menjaga marwah hukum di negeri ini. Kalau hukum kalah oleh kepentingan, rakyat yang akan menjadi korban,” ujarnya.
Rahmad optimistis, jika komitmen pemberantasan mafia sumber daya alam dijalankan secara konsisten, Indonesia mampu memutus rantai praktik ilegal sekaligus mengembalikan potensi pendapatan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
