Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap praktik kotor yang masih marak dalam penunjukan pejabat di Indonesia.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap praktik kotor yang masih marak dalam penunjukan pejabat di Indonesia.
Jakarta, toBagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan kritik keras terhadap praktik kotor yang masih marak dalam penunjukan pejabat di Indonesia.

Rahmad Sukendar menegaskan, jabatan publik mulai dari level kasubdit hingga menteri, masih dibayangi budaya “setoran” dan “upeti” yang pada akhirnya melahirkan korupsi sistemik.

“Seharusnya ada rasa takut di hati nurani untuk tidak melakukan korupsi dan suap. Namun semua itu sirna ketika ada tekanan dan ancaman,” kata Rahmad, Selasa (26/8/2025).

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Desak Inspektorat Banten Periksa Bendahara Dana BOS

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan kursi wamen, menteri, hingga jabatan struktural lain tak lepas dari setoran. “Ini realita yang tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.

Rahmad menyebut praktik jual-beli jabatan ibarat bom waktu yang menggerogoti integritas birokrasi.

Pejabat yang naik karena setoran, lanjutnya, cenderung mencari cara koruptif untuk mengembalikan modal begitu menjabat.

BACA JUGA  Dugaan Korupsi Chromebook: Nadiem Dicegah ke Luar Negeri

“Bagaimana rakyat bisa berharap pelayanan bersih kalau pejabatnya sudah terbebani setoran sejak awal? Jangan heran bila korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang terus tumbuh subur,” sindirnya.

Ia pun mendesak Presiden dan lembaga penegak hukum, terutama KPK, agar tidak menutup mata terhadap fenomena ini.

“Kalau Presiden dan KPK berdiam diri, maka budaya korupsi akan semakin mengakar. Saatnya bongkar jaringan mafia jabatan ini, karena rakyat sudah muak melihat pejabat yang hanya jadi mesin penghisap uang negara,” pungkasnya. (*)