Jakarta, tobagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan reformasi Polri yang tengah digulirkan tidak boleh berhenti di tataran simbolik. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan langsung, agar pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak menjadi panggung Seremonial saja.
“Kalau reformasi ini cuma dijalankan setengah hati, itu artinya Polri hanya sedang memoles luka lama dengan cat baru. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran sistem, bukan tambal sulam,” ujar Rahmad di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Rahmad menilai reformasi sejati di tubuh Polri harus menyentuh lima titik paling krusial dan paling kotor: rekrutmen, pendidikan, karier, mutasi-jabatan, serta sistem penilaian kinerja.
Menurutnya, proses rekrutmen Polri masih menjadi lubang gelap yang belum pernah benar-benar dibersihkan. Ia menuding praktik titipan, jual-beli kursi, dan permainan uang masih menjadi rahasia umum di kalangan pelamar.
“Selama sistem rekrutmen masih bisa dibeli, jangan harap lahir polisi yang berintegritas. Dari awal sudah rusak,” ujarnya tajam.
Dalam aspek pendidikan kepolisian, Rahmad menyebut perlunya perombakan total kurikulum agar tidak lagi menghasilkan aparat yang kaku dan bermental feodal.
“Polri butuh perwira yang punya empati sosial, bukan sekadar tahu cara menegakkan hukum tapi buta terhadap rasa keadilan rakyat,” katanya.
Rahmad juga menyoroti politik kedekatan dalam promosi jabatan yang disebutnya masih menjadi penyakit kronis. Ia mendesak Kapolri untuk memutus mata rantai ‘mutasi karena loyalitas’ dan menggantinya dengan sistem berbasis prestasi dan kinerja nyata.
“Kultur ‘asal dekat dengan atasan, pasti naik’ harus diakhiri. Kalau tidak, reformasi tinggal jargon,” tegasnya.
Lebih keras lagi, Rahmad menuding evaluasi kinerja pimpinan di lapangan selama ini hanya formalitas belaka. Ia menuntut adanya mekanisme penilaian terbuka dan partisipasi publik dalam mengawasi kinerja aparat.
“Selama publik tak dilibatkan, reformasi hanya akan jadi sandiwara internal. Kita butuh transparansi, bukan laporan manis di atas kertas,” katanya.
Rahmad juga memperingatkan agar Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak diisi orang-orang titipan. Menurutnya, lembaga itu harus diisi figur independen, berani bersuara, dan tidak bisa disetir kepentingan politik.
“Kalau isinya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, itu bukan komisi reformasi, tapi komisi pengaman status quo,” ucap Rahmad sinis.
Ia menutup dengan peringatan keras: kepercayaan publik terhadap Polri sedang di titik nadir. Tanpa perubahan mendasar, Polri berisiko kehilangan legitimasi sosial.
“Kalau Polri tak berani berbenah sekarang, rakyat akan berhenti percaya. Dan ketika rakyat berhenti percaya, sekuat apa pun institusi, ia akan runtuh dari dalam,” pungkasnya.
