Jakarta, toBagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk terhadap mafia penyelundupan timah. Pernyataan itu ia sampaikan menyikapi maraknya praktik penyelundupan pasir timah dari Pulau Belitung ke Bangka, yang kini dilakukan secara terang-terangan.
“Dalam sebulan terakhir, kami mencatat lebih dari 10 kasus penyelundupan yang lolos dari pengawasan. Ada pola sistematis yang mengancam kedaulatan hukum dan merusak lingkungan,” tegas Rahmad, Selasa (6/8/2025).
Lebih mengejutkan, penyelundupan tersebut diduga dibekingi oknum berseragam loreng, yang justru seharusnya menegakkan hukum dan menjaga keamanan.
“Informasi yang kami terima dari masyarakat menyebut, pasir timah itu dikirim ke smelter yang diduga terkait dengan keluarga istana,” ungkapnya.
Rahmad meminta aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan tanpa pandang bulu. Ia juga mendesak Presiden dan Panglima TNI untuk turun tangan, mengingat dugaan keterlibatan oknum militer.
Praktik Penyelundupan Masih Terus Terjadi
Pemantauan di lapangan pada Rabu pagi (6/8/2025) pukul 06.45 WIB menunjukkan, belasan truk pengangkut pasir timah ilegal tiba di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan, setelah menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Ru, Belitung.
Truk-truk itu masih berada di atas kapal ferry saat sandar, dan tampak dua pria berseragam loreng naik ke kapal, seolah memberikan “pengawalan resmi”.
Truk-truk tersebut diberangkatkan pada Selasa malam (5/8/2025), sempat tertahan dalam pemeriksaan internal, namun akhirnya dilepas. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk pembiaran, bahkan diduga sebagai persekongkolan antar oknum.
Tokoh Masyarakat dan Aktivis Bersuara
Tokoh masyarakat Belitung, Oktoris Chandra alias Cacan, membenarkan kejadian itu. Ia bahkan memantau langsung proses pemuatan truk ke kapal. “Ini bukan yang pertama. Sudah sering terjadi, tapi aparat diam,” ujarnya.
Cacan menyebut pihaknya telah melayangkan laporan resmi ke Kasatreskrim dan Kejari. Ia menekankan pentingnya penindakan serius agar Belitung tidak menjadi zona bebas penyelundupan.
Menurutnya, praktik serupa juga terjadi pada 27–28 Juli 2025, ketika lima truk berhasil diseberangkan melalui dua kapal ferry, lalu dilepaskan setelah diduga ada intervensi dari oknum yang mengaku dari institusi TNI.
Pasir timah itu dikabarkan dikirim ke PT Mitra Stania Prima (MSP), yang dikaitkan dengan jaringan bisnis Hasyim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto.
Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan
Jika benar, maka penyelundupan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah masuk ke dalam ranah kejahatan ekonomi dan lingkungan yang serius.
Hal ini berpotensi merusak integritas tata kelola sumber daya alam dan mencederai kepercayaan publik terhadap negara.
Supervisor ASDP Tanjung Ru, Sukisman, belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diturunkan. Sikap diam ini justru memicu kecurigaan publik akan kemungkinan keterlibatan pejabat pelabuhan.
Warga setempat menyebut truk-truk itu dimuat diam-diam setelah magrib, agar tidak terlalu terlihat. “Sepertinya mereka sengaja pilih malam,” ujar salah satu saksi mata.
Negara Harus Hadir
Aktivis lingkungan dan elemen masyarakat sipil meminta agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, mencakup asal pasir timah, tujuan akhir, dan semua pihak yang terlibat, termasuk institusi militer.
“Kita tidak bisa terus membiarkan kekayaan alam digarong oleh kelompok tertentu hanya karena mereka punya akses ke kekuasaan. Negara harus hadir dan bertindak tegas!” seru Rahmad Sukendar.
Jika tidak ditindak, kasus ini akan menjadi preseden buruk, memperlemah supremasi hukum, dan menunjukkan bahwa kekuasaan masih bisa membeli keadilan. Rakyat kini menanti: apakah hukum bisa menembus tembok kekuasaan?
