JAKARTA, tobagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurut Rahmad, program yang bertujuan mencetak pengelola koperasi profesional seharusnya lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas manajemen, tata kelola usaha, serta kemampuan administrasi dan keuangan, bukan pelatihan militer yang berisiko terhadap keselamatan peserta.
“Janganlah dipaksakan program Latsarmil terhadap calon pengelola koperasi desa. Harus perlu dikaji ulang agar tujuan utama pembentukan sumber daya manusia pengelola koperasi tidak melenceng dari kebutuhan di lapangan,” ujar Rahmad Sukendar, Kamis (25/6/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan sorotan yang disampaikan Komisi VI DPR RI menyusul meninggalnya tiga peserta SPPI saat mengikuti Latsarmil. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai relevansi pelatihan militer bagi calon pengurus koperasi desa.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut harus dilakukan, terutama terkait manfaat dan kesesuaiannya dengan tugas calon pengelola koperasi.
“Menurut kami yang paling utama adalah evaluasi terkait program ini, manfaatnya, dan juga kecocokannya untuk tujuan para partisipan ini menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” kata Adisatrya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, Komisi VI DPR menilai kemampuan yang dibutuhkan pengurus koperasi lebih berfokus pada aspek manajerial, mulai dari pembukuan, pengelolaan inventaris, distribusi barang, hingga pengembangan usaha yang berkelanjutan.
Rahmad Sukendar menilai bahwa pembentukan karakter disiplin dapat dilakukan melalui metode pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang lebih relevan dengan tugas pengelola koperasi tanpa harus menerapkan pola latihan militer yang berat.
“Kami mendukung peningkatan kedisiplinan, integritas, dan semangat pengabdian bagi generasi muda. Namun metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan profesi yang akan dijalankan. Pengelola koperasi membutuhkan kemampuan bisnis, manajemen, dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Rahmad meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap modul pelatihan SPPI serta memperketat pemeriksaan kesehatan apabila unsur pelatihan fisik tetap dipertahankan dalam program tersebut.
Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama agar tidak kembali terjadi insiden yang merenggut nyawa peserta selama mengikuti pelatihan.
BPI KPNPA RI berharap pemerintah dapat menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperbaiki desain Program SPPI sehingga lebih efektif dalam mencetak pengelola Koperasi Desa Merah Putih yang profesional, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
Naskah ini sudah menggunakan gaya berita online yang lebih tegas, berimbang, dan menonjolkan pernyataan Rahmad Sukendar sebagai fokus utama berita.(*)
