Jakarta – Barisan Komando Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan kesiapan menggerakkan jajaran di 32 provinsi untuk mendukung peningkatan kinerja Kepolisian Negara Indonesia (Polri).
Gerakan tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, humanis, transparan, berintegritas, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.
Gerakan yang dicanangkan pada 23 Oktober 2026 itu diwujudkan melalui pemasangan baliho dan spanduk di sejumlah lokasi strategis serta penyebaran formulir respons cepat (quick response) untuk menghimpun aspirasi, kritik, saran, dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (C) Tb. Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri tidak boleh berhenti pada pernyataan atau simbol semata. Menurutnya, dukungan harus disertai partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan dorongan terhadap perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.
Satu Komando, Konsolidasikan Jajaran di 32 Provinsi
Rahmad Sukendar menyatakan, Barisan Komando BPI KPNPA RI siap mengonsolidasikan jajarannya di 32 provinsi untuk mengambil bagian dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian.
Ia menilai, penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja institusi. Namun, menurutnya, setiap kebijakan pembenahan harus diikuti dengan evaluasi yang terukur dan perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Barisan Komando BPI KPNPA RI satu komando. Kami menggerakkan jajaran di 32 provinsi untuk mendukung peningkatan kinerja Polri agar semakin profesional, humanis, transparan, dan benar-benar dicintai masyarakat,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan, dukungan tersebut harus diterjemahkan melalui tindakan konkret, terutama dalam membangun hubungan yang sehat antara kepolisian dan masyarakat.
Menurut Rahmad, polisi harus mampu menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara adil dan profesional.
“Polri harus mampu memberikan rasa aman, menegakkan hukum secara adil, serta merespons setiap laporan masyarakat dengan cepat dan profesional,” ujarnya.
Formulir Respons Cepat untuk Menyerap Suara Masyarakat
Selain memasang baliho dan spanduk, BPI KPNPA RI mendorong penghimpunan aspirasi masyarakat melalui formulir respons cepat. Program tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pengalaman, harapan, kritik, dan rekomendasi terkait pelayanan kepolisian di daerah masing-masing.
Rahmad mengatakan, masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki.
“Kami ingin mendengar langsung suara rakyat. Apa yang sudah baik harus diapresiasi, sedangkan kekurangan harus disampaikan secara objektif agar dapat diperbaiki. Inilah bentuk dukungan sekaligus pengawasan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” katanya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab tidak semestinya dipandang sebagai bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, agar hasil penghimpunan aspirasi dapat dipertanggungjawabkan, proses tersebut perlu dilakukan secara objektif, terbuka, dan terukur. Identitas responden, metode pengumpulan tanggapan, serta mekanisme pengolahan hasil juga perlu diperhatikan agar aspirasi yang terkumpul tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.
Menurut Rahmad, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui kualitas pelayanan, tindak lanjut pengaduan, transparansi proses hukum, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Dukung Pembenahan Polri, Pengawasan Publik Tetap Berjalan
BPI KPNPA RI menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kinerja dan pembenahan institusi Polri. Namun, Rahmad menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial yang dijalankan organisasinya.
Ia berharap jajaran kepolisian semakin responsif terhadap pengaduan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena laporan yang lambat ditangani atau pelayanan yang tidak sesuai harapan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Rahmad juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan maupun masukan apabila menemukan persoalan dalam pelayanan kepolisian. Penyampaian pengaduan, menurutnya, harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat dan didukung informasi yang dapat diverifikasi.
Ia menilai, kekuatan institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga oleh integritas personel, kualitas pelayanan, keterbukaan terhadap evaluasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Bangun Polri yang Dekat dengan Rakyat
Melalui gerakan Barisan Komando BPI KPNPA RI di 32 provinsi, Rahmad berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara masyarakat sipil dan institusi kepolisian.
Ia menekankan bahwa dukungan terhadap kepolisian harus diarahkan pada tujuan yang lebih substantif, yakni menghadirkan pelayanan yang adil, meningkatkan respons terhadap pengaduan, membuka ruang kritik, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“BPI KPNPA RI siap bersinergi, memberikan masukan, dan mengawal aspirasi masyarakat. Kami ingin Polri semakin dipercaya, semakin dekat dengan rakyat, dan menjadi institusi yang benar-benar dicintai masyarakat,” pungkas Rahmad Sukendar.
Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pemasangan baliho dan spanduk, tetapi juga menjadi sarana partisipasi publik yang berkelanjutan. Ukuran keberhasilannya pada akhirnya terletak pada sejauh mana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti, pelayanan kepolisian semakin baik, dan penegakan hukum berlangsung secara profesional serta berkeadilan. (*)
