SIDOARJO – tobagoes.com – Tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan atau security di Rusia berujung persoalan serius bagi dua warga negara Indonesia (WNI). Keduanya dicegah berangkat oleh petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah muncul dugaan bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan aktivitas militer atau perekrutan tentara bayaran.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (18/11/2026). Dua WNI yang dicegah masing-masing berinisial JS (44), asal Cibinong, Jawa Barat, dan A (42), asal Padang, Sumatera Barat.
Kasus ini terungkap setelah petugas menemukan ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan, dokumen, dan komunikasi kedua calon penumpang.
Awalnya, JS dan A mengaku hendak berlibur ke Thailand selama 10 hari dengan transit di Singapura. Namun, hasil pemeriksaan lebih lanjut justru mengarah pada tujuan perjalanan ke Rusia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, membenarkan adanya pencegahan tersebut.
“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari,” kata Agus, Jumat (20/11/2026).
Namun, setelah petugas mendalami dokumen perjalanan dan komunikasi keduanya, ditemukan sejumlah kejanggalan.
“Setelah kami dalami, ternyata tujuan mereka sebenarnya adalah ke Rusia,” ungkap Agus.
DIREKRUT MELALUI FACEBOOK, TAWARAN SECURITY DIDUGA BERKAITAN DENGAN MILITER
Dari hasil pemeriksaan, kedua WNI tersebut diketahui mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia melalui media sosial Facebook.
Akan tetapi, isi komunikasi dengan pihak perekrut menunjukkan indikasi bahwa pekerjaan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan tugas pengamanan biasa, melainkan mengarah pada aktivitas militer.
Temuan komunikasi itu menjadi salah satu dasar bagi petugas untuk menduga adanya upaya perekrutan tentara bayaran.
“Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” jelas Agus.
Atas temuan tersebut, Imigrasi Juanda menetapkan status penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap kedua WNI.
Dengan keputusan itu, keduanya tidak diperbolehkan naik pesawat untuk melanjutkan perjalanan.
“Jadi mereka tidak diizinkan naik pesawat untuk melanjutkan penerbangan,” tegasnya.
IMIGRASI INGATKAN BAHAYA LOWONGAN KERJA LUAR NEGERI
Agus menjelaskan, pencegahan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan keberangkatan WNI yang diduga terlibat dalam perekrutan untuk aktivitas militer di luar negeri.
Ia meminta masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan melalui media sosial, terutama lowongan yang menjanjikan penghasilan besar tetapi tidak memiliki kejelasan perusahaan maupun jenis pekerjaan.
Menurutnya, calon pekerja harus terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan, kepastian bidang pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Pemeriksaan tersebut penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal atau pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.
MASUK DINAS TENTARA ASING, KEWARGANEGARAAN INDONESIA BISA HILANG?
Persoalan ini juga memiliki konsekuensi hukum yang tidak bisa dianggap sepele.
Agus mengingatkan bahwa WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
“Ketentuan sudah diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” jelas Agus.
Apabila seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain, ia berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.
Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan persoalan serius, terutama terkait perlindungan hukum, status kependudukan, dan hak-hak kewarganegaraan.
KEDUA WNI DISERAHKAN KE POLDA JAWA TIMUR
Setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Juanda, kedua WNI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah ini diharapkan dapat mengungkap lebih jauh dugaan perekrutan, pihak yang menawarkan pekerjaan, serta tujuan sebenarnya dari tawaran kerja di Rusia tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat, termasuk para pencari kerja asal Sumatera Barat, agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri yang belum jelas legalitas dan tanggung jawabnya.
Di balik janji pekerjaan bergaji besar, terdapat risiko hukum dan keselamatan yang harus diperhitungkan.
Kini, publik menunggu hasil pendalaman aparat: siapa pihak di balik tawaran pekerjaan tersebut, bagaimana pola perekrutannya, dan apakah ada jaringan yang lebih luas dalam dugaan perekrutan WNI untuk aktivitas militer di Rusia? ( Redaksi)




