Jakarta, toBagoes.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja lembaga kejaksaan.
Rahmad Sukendar menilai Jaksa Agung gagal menegakkan hukum secara tegas, sehingga layak dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Tajam ke Jaksa Agung dan Kejari Jaksel
Tak hanya itu, Rahmad Sukendar juga meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan segera dicopot. Ia menilai Kejari Jaksel tidak serius menangani kasus-kasus yang sudah jelas di depan mata.
“Demo-demo dari masyarakat tidak pernah dianggap serius. Semua juga bisa membaca ke mana arah kiblat Jaksa Agung, dan masyarakat sudah merasakannya langsung. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Rahmad, Jumat (19/9/2025).
Gagal Dukung Asta Cita Presiden
Menurut Rahmad, kegagalan Jaksa Agung menuntaskan persoalan sederhana seperti penindakan bangunan tanpa izin mencerminkan lemahnya komitmen kejaksaan dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada aspek supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan bersih.
“Kalau perkara kecil seperti bangunan bermasalah saja tidak bisa dituntaskan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada janji besar pemberantasan mafia hukum dan korupsi? Ini jelas menunjukkan Jaksa Agung tidak sejalan dengan cita-cita Presiden. Maka, solusinya hanya satu: segera dicopot,” ujarnya.
Siap Pimpin Reformasi Kejaksaan
Lebih jauh, Rahmad menyatakan dirinya siap tampil menjadi garda terdepan jika Presiden memberi mandat untuk memimpin kejaksaan.
“Saya siap kerja setulus hati. Jiwa raga saya wakafkan untuk bangsa dan negara. Bila Presiden Prabowo mempercayakan jabatan itu kepada saya, maka hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” katanya.
Rahmad juga menegaskan visinya untuk mereformasi total tubuh kejaksaan, mulai dari membersihkan oknum mafia perizinan, mempercepat proses hukum tanpa intervensi, hingga membuka ruang transparansi agar masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja aparat hukum.
“Cukup sudah budaya saling lempar tanggung jawab. Penegakan hukum tidak boleh dijadikan alat transaksi. Bangsa ini hanya bisa maju bila hukum berdiri tegak di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan. Dan saya siap memimpin perjuangan itu,” pungkasnya.
Sorotan ke Istana
Desakan keras Rahmad Sukendar ini semakin memperkuat tuntutan publik agar Presiden Prabowo mengambil langkah tegas.
Kini, sorotan tertuju ke Istana: apakah Presiden berani melakukan evaluasi besar-besaran, atau tetap mempertahankan Jaksa Agung beserta jajarannya yang dinilai gagal mendukung agenda besar pemerintahan.
