JAKARTA, tobagoes.com— Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung kembali menjadi sorotan publik. Isu mengenai utang proyek tersebut masih belum menemukan titik terang dan kini menjadi perhatian langsung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah utang tersebut.
Menurut AHY, sejumlah opsi penyelesaian utang Whoosh masih terbuka, baik melalui dana negara maupun skema yang melibatkan pihak swasta seperti Danantara.
“Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena masih terus dikembangkan. Nanti pada saatnya akan dijelaskan secara terbuka. Masih ada opsi prasarana ditangani pemerintah, tapi juga ada opsi Danantara bisa take over, dan lain-lain,” jelas AHY dalam konferensi pers di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
AHY memastikan pembahasan terkait utang Whoosh sudah dilakukan secara intensif bersama Kemenko IPK, Danantara, Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan manajemen Whoosh. Tujuannya, mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan polemik antara pemerintah dan pihak swasta.
“Saya tidak ingin isu ini jadi perdebatan antara pemerintah dengan swasta atau BUMN. Semua pihak punya semangat yang sama: mencari solusi terbaik. Itu juga arahan langsung dari Presiden Prabowo,” tegas AHY.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan perhatian khusus terhadap utang proyek kereta cepat Whoosh. Prabowo ingin agar persoalan ini segera diselesaikan secara efisien, transparan, dan menguntungkan negara.
Langkah pemerintah dalam mengawal proyek ini dinilai sebagai upaya memastikan keberlanjutan infrastruktur strategis tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi ikon kemajuan transportasi Indonesia. Meski sudah beroperasi, proyek ini masih dibayangi oleh utang investasi besar yang melibatkan KCIC dan mitra dari Tiongkok.
Pemerintah kini tengah menyiapkan skema pembiayaan baru agar proyek tersebut bisa beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan tidak menimbulkan beban fiskal tambahan.
Editor:Melida S
