Jakarta, toBagoes.com – Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai komitmen perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang pascakonflik.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan bahwa simbol GAM memiliki muatan historis dan politik yang kuat karena terkait langsung dengan gerakan separatis bersenjata di masa lalu.
Oleh sebab itu, kemunculannya di ruang publik tidak dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi biasa.
“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12).
Menurutnya, aksi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh yang saat ini tengah berupaya menata kehidupan dalam suasana damai dan stabil.
Penilaian itu disampaikan menyusul pembubaran aksi sekelompok massa yang membawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe, Aceh, oleh prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 011/Lilawangsa.
Dalam operasi tersebut, aparat turut mengamankan sepucuk senjata api jenis pistol dan senjata tajam rencong.
Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, menjelaskan bahwa pembubaran dilakukan saat kelompok tersebut menggelar aksi di jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
Akibat aksi itu, arus lalu lintas sempat terganggu. Meski diwarnai ketegangan, proses pembubaran berlangsung tanpa kekerasan.
Setelah dilakukan pendekatan persuasif, massa secara sukarela menyerahkan spanduk dan kain umbul-umbul menyerupai bendera GAM, sebelum akhirnya membubarkan diri.
Ali Imran menegaskan bahwa langkah tersebut mendapat dukungan masyarakat sekitar.
Dalam proses pengamanan, aparat mengamankan seorang pria yang diduga sebagai provokator karena membawa tas berisi pistol dan senjata tajam rencong.
Trubus menilai pendekatan persuasif aparat menjadi krusial, terlebih pembubaran dipimpin langsung oleh Danrem yang merupakan putra daerah Aceh, sehingga memahami sensitivitas sosial dan kultural masyarakat setempat.
“Ketika penegakan hukum dilakukan oleh figur yang juga anak Aceh, pesan yang disampaikan bukan represif, melainkan ajakan untuk menjaga martabat Aceh sebagai wilayah yang telah memilih jalan damai,” ujarnya Kolonel Inf Ali Imran dilansir pada Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat agar tidak kembali pada simbol, narasi, dan tindakan yang berpotensi memecah belah.
“Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang telah dicapai. Setiap bentuk glorifikasi simbol konflik masa lalu jelas mencederai komitmen tersebut,” pungkas Trubus.
Ia juga menekankan bahwa perdamaian Aceh hanya dapat terjaga jika hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten.
Masyarakat, kata dia, tidak boleh menjadi korban kepentingan kelompok anti-perdamaian yang kerap memanfaatkan situasi Aceh dengan provokasi untuk mengganggu ketertiban umum.
“Langkah tegas aparat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan perdamaian Aceh tetap terjaga,” tutupnya.
