Jakarta, toBagoes.com – Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik.
Mulai dari proses rekrutmen, rotasi, hingga promosi jabatan dinilai masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan transparansi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Masalah sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri dinilai menjadi faktor utama menguatnya kritik publik terhadap kinerja aparat di lapangan.
Lemahnya sistem pembinaan dan pengelolaan SDM disebut berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan serta penegakan hukum yang belum optimal.
Sejumlah pihak menilai, persoalan struktural dalam manajemen SDM menjadi salah satu akar masalah rendahnya kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum yang belum optimal.
Dalam proses rekrutmen, publik kerap menyoroti adanya dugaan praktik titipan, intervensi pihak tertentu, hingga transaksi nonprosedural yang mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan.
Kondisi ini dinilai berpotensi melahirkan aparat yang tidak sepenuhnya siap secara kompetensi maupun integritas.
Sementara pada aspek promosi jabatan, kenaikan pangkat dan pengisian posisi strategis di internal kepolisian dinilai belum sepenuhnya berbasis pada kinerja, rekam jejak, dan kapasitas profesional.
Faktor kedekatan personal serta kepentingan tertentu kerap disebut lebih dominan dibandingkan evaluasi objektif dan terukur.
Tak hanya itu, pola rotasi jabatan juga sering dipandang tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan organisasi dan penguatan institusi, melainkan dipengaruhi kepentingan nonprofesional yang berpotensi melemahkan soliditas dan efektivitas kerja Polri.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen SDM Polri merupakan keharusan yang tidak bisa lagi ditunda.
“Polri harus berani melakukan perubahan kultur secara serius dan membangun sumber daya manusia yang benar-benar kompeten serta profesional. Rekrutmen harus bersih, tanpa embel-embel titipan, kedekatan, maupun praktik suap,” ujar Rahmad, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, tanpa reformasi mendasar di bidang SDM, Polri akan terus menghadapi krisis kepercayaan publik.
Ia menekankan bahwa penerapan sistem meritokrasi secara konsisten merupakan kunci utama dalam melahirkan aparat kepolisian yang berintegritas, berani, serta berpihak pada hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Rahmad juga mendesak pimpinan Polri agar berani menutup seluruh celah praktik menyimpang dalam manajemen SDM, serta menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai fondasi utama reformasi institusi kepolisian ke depan.
“Jika Polri ingin kembali dipercaya publik, maka reformasi SDM bukan sekadar wacana, tetapi harus dibuktikan dengan langkah konkret dan terukur,” tegasnya. (*)
