tobagoes.com – Belum genap setahun sejak Bobby Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, enam pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut memilih mundur dari jabatannya.
Gelombang pengunduran diri ini memicu sorotan tajam publik dan dinilai sebagai sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di Sumut.
Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan, menegaskan mundurnya sejumlah pejabat tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Pejabat yang sudah dilantik lalu memilih mundur justru menunjukkan ketidakmampuan gubernur dalam memilih orang yang tepat. Yang tidak kompeten itu gubernurnya, bukan pejabat yang mengundurkan diri,” kata Sutrisno di Medan, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, kondisi ini menjadi indikator lemahnya kepemimpinan dan kegagalan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sutrisno juga menyoroti bahwa seluruh organisasi perangkat daerah seharusnya bekerja berdasarkan RPJMD, bukan atas kehendak personal kepala daerah. Jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat masuk kategori pelanggaran hukum.
Ia bahkan mengaitkan situasi ini dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Topan Ginting, sosok yang disebut berada di lingkaran kekuasaan Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan.
“Mundurnya pejabat yang telah disumpah memberi isyarat bahwa mereka tidak yakin dapat selamat dari berbagai risiko jabatan, terutama risiko hukum,” ujarnya.
Ia menduga para kepala dinas bekerja dalam tekanan dan melihat potensi pelanggaran hukum, sehingga memilih mundur demi menghindari konsekuensi yang lebih besar.
Enam pejabat yang mengundurkan diri antara lain:
-
Fitra Kurnia – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM
-
Hasmirizal – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
-
Hendra Dermawan Siregar – Kepala Dinas PUPR Sumut
-
Rajali – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
-
Muhammad Rahmadani Lubis – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut
-
Ilyas Sitorus – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengunduran diri enam kepala dinas ini disebut sebagai “potret kegagalan total” dalam tata kelola pemerintahan Sumatera Utara.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Gubernur terkait alasan detail mundurnya para pejabat tersebut. Namun, gelombang pengunduran diri ini menjadi ujian serius bagi stabilitas pemerintahan Sumut.
Publik kini menanti klarifikasi dan langkah konkret untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan transparan, profesional, dan bebas dari risiko hukum.(*)
