MAMUJU, tobagoes.com – Satuan Tugas Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Sulawesi, Sadiman Pakayu, mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Kapolres Pasangkayu. Ia mendesak Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengambil langkah tegas demi menjaga objektivitas proses pemeriksaan.
Sadiman Pakayu menyatakan, hingga saat ini publik masih menunggu kepastian mengenai penanganan laporan yang sebelumnya diajukan DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Mamuju ke Divisi Propam Polri melalui Subbid Paminal Polda Sulawesi Barat.
Menurutnya, jika proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik benar-benar sedang berjalan, maka Kapolda Sulbar perlu mempertimbangkan penonaktifan sementara Kapolres Pasangkayu dari jabatannya.
“Kalau memang pemeriksaan kode etik sedang berjalan, sebaiknya Kapolres Pasangkayu dinonaktifkan sementara agar proses pemeriksaan berlangsung profesional, objektif, dan bebas dari potensi intervensi,” tegas Sadiman.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, pada 6 Juli 2026, DPC PERMAHI Mamuju secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Kapolres Pasangkayu kepada Divisi Propam Polri melalui Subbid Paminal Polda Sulawesi Barat.
Laporan itu berangkat dari pemberitaan mengenai dugaan kekerasan yang melibatkan Kapolres Pasangkayu terhadap seorang anggotanya. Meski kemudian muncul informasi bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara damai, PERMAHI menegaskan perdamaian tidak menghapus kewajiban institusi Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri.
Ketua DPC PERMAHI Mamuju, Wardian, menyatakan pelaporan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
“Perdamaian tidak menghapus proses etik. Justru institusi harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
BPI KPNPA RI Wilayah Sulawesi berharap Kapolda Sulbar segera memberikan kepastian terkait perkembangan penanganan laporan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat (*)
