Kapolri Rombak Jajaran Polres di Sumbar, Sembilan Kapolres dan Kapolresta Berganti Jabatan

Tobagoes.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kali ini, pergeseran jabatan menyasar jajaran pimpinan kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar), termasuk sembilan posisi Kapolres dan Kapolresta.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan tersebut mengatur sejumlah pergantian jabatan, baik berupa promosi, pergeseran penugasan, maupun penempatan pejabat pada jabatan baru di lingkungan Polri.

BACA JUGA  Cegah Aksi Teror, BNPT Turun Tangan Perkuat Keamanan Pelabuhan Tanjung Mas!

Sejumlah nama pejabat yang mengalami pergantian di antaranya Kapolresta Padang, Kapolresta Bukittinggi, Kapolres 50 Kota, Kapolres Sawahlunto, Kapolres Pasaman Barat, Kapolres Sijunjung, Kapolres Solok Kota, Kapolres Solok Selatan, serta Kapolres Kepulauan Mentawai.

Pergantian Kapolresta Padang dan Bukittinggi

Dalam daftar mutasi tersebut, Kapolresta Padang Kombes Pol. Apri Wibowo mendapatkan penugasan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Staf Ahli Kapolri.

Posisi yang ditinggalkannya selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Faidil Zikri. Sebelumnya, Faidil Zikri menjabat sebagai Wakapolresta Padang. Pergeseran ini sekaligus menjadi perubahan kepemimpinan di lingkungan Polresta Padang.

Sementara itu, jabatan Kapolres 50 Kota juga mengalami pergantian. Pejabat sebelumnya mendapatkan penugasan baru sebagai Wakapolresta Padang. Posisi Kapolres 50 Kota selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Chandra Mata Rohansyah, yang sebelumnya menjabat Kepala Subbidang Multimedia Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar: Percayakan Penanganan Kasus Sukoharjo kepada Kapolri Pasti Akan Ada Penyelesaian

Pergantian juga terjadi di lingkungan Polresta Bukittinggi. Kombes Pol. Ruly Indra Wwayanto dimutasi untuk mengemban tugas sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya TK III Badan Intelijen Keamanan Polri.

Jabatan Kapolresta Bukittinggi selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Imam Tarmudi, yang sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Banten.

Sawahlunto dan Pasaman Barat Ikut Mengalami Pergeseran

Di wilayah Kota Sawahlunto, AKBP Simon Yana Putra yang sebelumnya menjabat Kapolres Sawahlunto mendapat penugasan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Posisi Kapolres Sawahlunto selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Andis Anshori. Sebelumnya, Andis Anshori menjabat sebagai Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar.

BACA JUGA  Delapan Bulan Kasus Bambang Saputra Menggantung, Ketum BPI KPNPA RI Desak Kapolda Riau Bertindak Tegas

Selanjutnya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mendapatkan penugasan baru sebagai Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar.

Jabatan yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada AKBP Willian Harbensyah, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sijunjung.

Perubahan tersebut turut berdampak pada kepemimpinan di Polres Sijunjung. Jabatan Kapolres Sijunjung selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Mas’ud Ahmad, yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok Kota.

Solok Kota dan Solok Selatan Juga Berganti Pimpinan

Rangkaian mutasi berikutnya menyasar wilayah hukum Polres Solok Kota. Setelah AKBP Mas’ud Ahmad mendapat penugasan sebagai Kapolres Sijunjung, posisi Kapolres Solok Kota selanjutnya dipercayakan kepada AKBP M. Syouzar Nanda Mega.

BACA JUGA  Ketum BPI KPNPA RI Mendesak Kapolri Bersihkan Oknum Pati dan Pamen Terlibat Kasus Rekrutmen Akpol

Sementara itu, di jajaran Polres Solok Selatan, AKBP Andreanaldo Ademi yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok Selatan mendapatkan tugas baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Kapolri mempercayakan posisi Kapolres Solok Selatan kepada AKBP Inggal Widya Perdana, yang sebelumnya menjabat Kapolres Blora, Polda Jawa Tengah.

Penempatan pejabat dari luar wilayah Sumatera Barat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergeseran personel dalam struktur organisasi Polri.

Kapolres Kepulauan Mentawai Turut Dimutasi

Perubahan kepemimpinan juga terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai.

AKBP Rory Ratno Ardiansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Kepulauan Mentawai mendapatkan penugasan baru sebagai Navigator Laut Muda TK I Badan Pemelihara Keamanan Polri.

BACA JUGA  Bertemu Pramono Anung, Ketua Umum BPI KPNPA RI Dorong Pergub Anti Korupsi dan Narkoba

Sebagai penggantinya, jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Nendra Madya Tias, yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.

Dengan demikian, sembilan posisi pimpinan Polres dan Polresta di wilayah hukum Polda Sumbar masuk dalam rangkaian mutasi yang tertuang dalam dua surat telegram Kapolri tersebut.

Penyegaran Organisasi dan Pembinaan Karier

Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi serta mekanisme pembinaan karier personel. Pergeseran jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian.

Pergantian pimpinan di tingkat Polres dan Polresta juga memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penegakan hukum di masing-masing wilayah.

BACA JUGA  Dari Janji ke Sengketa: Alat Berat Masuk, Tanah Ulayat Diduga Diserobot, Siapa Bertanggung Jawab?

Para pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan mampu melanjutkan program kerja yang telah berjalan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum bagi pejabat baru untuk memahami karakteristik wilayah, memetakan potensi gangguan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat tentunya berharap setiap pejabat yang mendapat kepercayaan baru dapat menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (RP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img