PETI Diduga Beroperasi Malam Hari di Koto VII Sijunjung, Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Sijunjung, Reza Perkasa Desak Pemerintah Segera Hadirkan Regulasi

SIJUNJUNG, tobagoes.com – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kali ini, kegiatan tambang yang diduga berlangsung pada malam hari terpantau di sejumlah wilayah Kecamatan Koto VII, tepatnya di kawasan Taratak Malintang dan Taratak Lubuk.

Informasi mengenai dugaan aktivitas PETI tersebut mencuat setelah salah seorang ketua organisasi kepemudaan di Kabupaten Sijunjung mengunggah status WhatsApp pada malam sebelumnya.

Menindaklanjuti informasi itu, awak media melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas alat tambang yang beroperasi di kedua wilayah tersebut.

Aktivitas yang diduga berlangsung pada malam hari itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum (APH).

Masyarakat pun berharap adanya perhatian serius dari pihak terkait agar aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dapat diawasi dan ditangani sesuai ketentuan hukum.

Redaksi kemudian meminta keterangan Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Sijunjung, Reza Perkasa. Ia membenarkan bahwa informasi mengenai aktivitas PETI di beberapa wilayah Kabupaten Sijunjung memang menjadi perhatian.

Menurut Reza, persoalan PETI bukan perkara sederhana. Di satu sisi, aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan dan penghasilan dari kegiatan tersebut.

Kondisi inilah yang menyebabkan persoalan PETI terus memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Reza menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Ia mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar segera merealisasikan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas pertambangan rakyat.

Menurutnya, kejelasan regulasi sangat diperlukan agar kepentingan ekonomi masyarakat tetap diperhatikan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan ketentuan hukum yang berlaku.

BACA JUGA  Kecam Keras Hakim yang Terima Suap, Pengkhianat Keadilan!

“Alangkah baiknya regulasi PETI tersebut segera direalisasikan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” demikian harapan Reza Perkasa yang sering disapa kas pangeran.

Persoalan PETI di Kabupaten Sijunjung kini membutuhkan langkah konkret dari seluruh pihak. Penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan ekonomi masyarakat perlu ditempatkan secara seimbang.

Publik pun menanti langkah pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai aturan(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img