Rahmad Sukendar Apresiasi Presiden Prabowo Copot Menko Polhukam dalam Reshuffle Kabinet

57
Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) dengan  enam menteri, termasuk Menko Polhukam. Langkah tegas Presiden ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar.
Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) dengan  enam menteri, termasuk Menko Polhukam. Langkah tegas Presiden ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar.
TOBAGOES.COM / Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) dengan  enam menteri, termasuk Menko Polhukam. Langkah tegas Presiden ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar.

Rahmad menilai, pergantian Menko Polhukam merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, saat terjadi demonstrasi besar beberapa waktu lalu, Menko Polhukam sebelumnya tidak tampil di permukaan untuk meredam situasi. Akibatnya, aksi berkembang menjadi anarkis dan meresahkan masyarakat.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Desak Kapolri Batalkan Mutasi Irjen Karyoto, Peringatkan Potensi Guncang Internal Polri

Rahmad Sukendar menegaskan, sejak awal dirinya sudah menyuarakan agar Menko Polhukam segera dicopot. “Karena terbukti saat demonstrasi berlangsung, Kemenko Polhukam absen dan tidak mampu mengendalikan keadaan. Situasi akhirnya chaos dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA   Desak Kejati Babel Tuntaskan Kasus Dedi Yulianto: Jangan Gantung Nasib Orang!

Ia juga menyampaikan penghargaan atas keberanian Presiden Prabowo dalam menggunakan hak prerogatifnya. “Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tegas dalam mengambil keputusan dengan mengganti pembantunya. Reshuffle ini langkah tepat demi menjaga stabilitas bangsa dan negara,” tambahnya.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar Soroti Istilah Hijau di Proyek Banten, Mendesak KPK Usut

Reshuffle kabinet ini diharapkan mampu memperkuat soliditas pemerintahan dan menjawab keresahan publik terhadap lemahnya koordinasi di sektor politik, hukum, dan keamanan.(*)

 

Editor: Melida Sianipar