Tag: Hukum Tata Negara

Jakarta, tobagoes.com – Dorongan agar Mahkamah Konstitusi (MK) ikut memberikan klarifikasi terkait polemik Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dinilai keliru dan berbahaya bagi sistem ketatanegaraan. Pendapat tersebut disampaikan R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menyikapi menguatnya tekanan publik agar MK angkat bicara di luar putusan hukum. Menurut Haidar, MK bukan lembaga opini publik, melainkan lembaga peradilan konstitusional yang hanya berbicara melalui putusan. “MK adalah penjaga konstitusi. Ia berbicara hanya dan semata-mata melalui putusan,” ujar Haidar dalam pesan elektronik...