JAKARTA – toBagoes.com – BPI KPNPA RI bersama Sahabat Polisi Indonesia menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut kasus dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pembahasan perkara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. BPI KPNPA RI berharap proses penanganan kasus itu dapat mengungkap seluruh fakta, termasuk pihak-pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB. Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., meminta Kapolri memastikan penyelidikan tidak hanya menyasar pihak yang diduga terlibat langsung, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual.
Menurut Rahmad, pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama yang muncul ke permukaan. Kami meminta Kapolri mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut,” tegas Rahmad, Kamis (12/11/2026).
BPI KPNPA RI dan Sahabat Polisi Indonesia Siapkan Aksi Damai
Sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, BPI KPNPA RI bersama Sahabat Polisi Indonesia berencana menggelar aksi damai di DPR RI dan Mabes Polri.
Aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada Kapolri agar penanganan perkara berjalan konsisten hingga seluruh fakta terungkap.
Rahmad menegaskan, rencana aksi damai itu merupakan bentuk kepedulian terhadap institusi Polri serta upaya mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
“Kami bersama Sahabat Polisi Indonesia akan turun ke DPR RI dan Mabes Polri untuk menyampaikan dukungan kepada Kapolri. Kami ingin memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Bongkar sampai ke akar-akarnya, ungkap aktor intelektualnya, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai hukum,” ujarnya.
Komisi III DPR RI Diminta Awasi Penanganan Kasus
Selain mendukung langkah kepolisian, Rahmad berharap Komisi III DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut.
Menurutnya, pengawasan parlemen diperlukan agar penegakan hukum berlangsung terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menilai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus dijaga melalui keberanian mengungkap fakta serta konsistensi dalam menindak setiap pelanggaran.
“Kami tidak ingin ada pihak yang kebal hukum. Negara harus hadir, hukum harus berdiri tegak, dan kebenaran harus dibuka seterang-terangnya. Dukungan kami kepada Kapolri adalah dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkas Rahmad.
BPI KPNPA RI menegaskan, dukungan tersebut merupakan dorongan agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh. Pengungkapan dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual, tetap harus didasarkan pada bukti dan hasil penyidikan yang sah(*)
