JAKARTA, tobagoes.com – Penanganan laporan dugaan korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) memasuki babak baru. Perkara yang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat tersebut dikabarkan telah meningkat ke tahap penyidikan, dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp13 miliar.
Perkembangan ini mendapat apresiasi dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), yang sejak awal turut mengawal laporan tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., mengapresiasi langkah Polda Jawa Barat, khususnya Subdit III Tipikor, yang telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Menurut Rahmad, peningkatan status tersebut menjadi langkah penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp13 miliar.
“Kami mengapresiasi langkah Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat yang telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi Bank BJB ke tahap penyidikan. Ini merupakan perkembangan yang kami harapkan setelah laporan tersebut kami kawal,” ujar Rahmad, Rabu (11/11/2026).
BPI Desak Penyidik Segera Panggil Pihak Terkait
Meski mengapresiasi perkembangan penyidikan, BPI KPNPA RI meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada peningkatan status perkara.
Rahmad mendesak penyidik segera memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi tersebut guna memperjelas konstruksi perkara.
Ia menilai, penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki peran.
“Kalau memang dugaan kerugian negara mencapai Rp13 miliar, penyidik harus serius mengungkap ke mana aliran dana tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa saja yang diduga menikmati hasilnya. Semua pihak yang berkaitan harus dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan,” tegasnya.
Rahmad juga mengingatkan agar penanganan kasus tidak hanya menyasar pihak pelaksana di lapangan.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pejabat, pengambil kebijakan, maupun pihak lainnya, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang diperiksa. Jika berdasarkan alat bukti ditemukan keterlibatan pejabat maupun pihak lain, semuanya harus diproses. Jangan ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Sejumlah Laporan BPI Mulai Masuk Tahap Penyidikan
Rahmad mengungkapkan, sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan BPI KPNPA RI kepada jajaran Polda dan Kortastipikor Bareskrim Polri mulai menunjukkan perkembangan.
Bahkan, beberapa laporan disebut telah meningkat ke tahap penyidikan.
Perkembangan tersebut, kata Rahmad, menjadi dorongan bagi organisasinya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan independen terhadap penyelenggaraan negara.
“Alhamdulillah, sejumlah laporan yang kami sampaikan mulai menunjukkan perkembangan, bahkan ada yang telah naik ke tahap penyidikan. Kami akan terus mengawal setiap laporan sampai mendapatkan kepastian hukum,” ungkapnya.
Temuan BPK Diminta Tidak Berakhir Jadi Dokumen
Selain mengawal dugaan korupsi Bank BJB, BPI KPNPA RI turut mendesak aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi.
Rahmad menilai, hasil pemeriksaan BPK tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta melakukan pendalaman agar setiap potensi kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan.
“Temuan BPK harus menjadi perhatian serius. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman. Jangan sampai uang negara dirugikan, tetapi tidak ada pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian dan konsistensi, tanpa membedakan jabatan maupun kekuasaan.
Tegaskan Pemberantasan Korupsi Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
BPI KPNPA RI menilai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi sejalan dengan agenda ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Agenda tersebut menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Rahmad menegaskan, komitmen pemerintah tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum.
“Jabatan bukan tameng hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami ingin pemberantasan korupsi benar-benar berjalan dan uang negara dapat diselamatkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
BPI KPNPA RI Kawal Penyidikan Hingga Tuntas
Rahmad memastikan BPI KPNPA RI akan terus memantau perkembangan penyidikan dugaan korupsi Bank BJB sampai perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
Pihaknya berharap Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mampu mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang ditemukan.
Menurut Rahmad, peningkatan perkara ke tahap penyidikan bukanlah akhir dari proses pengungkapan dugaan korupsi, melainkan awal untuk membongkar perkara secara terang benderang.
“Naiknya perkara ke tahap penyidikan bukan akhir dari perjuangan. Justru ini menjadi awal untuk mengungkap semuanya secara terang benderang. Kami akan terus mengawal dan mengawasi prosesnya sampai tuntas,” pungkas Rahmad Sukendar.
Bagi BPI KPNPA RI, pengawasan terhadap dugaan korupsi tidak cukup hanya dengan menyampaikan laporan. Lebih dari itu, setiap laporan harus memperoleh tindak lanjut, setiap dugaan harus diuji berdasarkan alat bukti, dan setiap orang yang terbukti bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Catatan redaksi: Informasi peningkatan status perkara dan dugaan kerugian negara Rp13 miliar dalam naskah ini bersumber dari keterangan BPI KPNPA RI. Penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan proses hukum.(*)
