JAKARTA, tobagoes.com – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) berencana menggelar aksi damai dengan mengerahkan ratusan massa ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam waktu dekat.
Aksi tersebut ditujukan untuk mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
BPI KPNPA RI mendesak Polri mengungkap secara transparan siapa pihak yang diduga menjadi aktor utama, termasuk kemungkinan adanya penggagas, pemberi perintah, maupun pihak yang memiliki kepentingan di balik perkara tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah disebut atau diproses.
Menurut Rahmad, masyarakat berhak mengetahui konstruksi perkara secara menyeluruh agar tidak muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya menyasar pelaksana di lapangan.
“Polri harus segera mengumumkan siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada orang-orang tertentu, sementara pihak yang diduga menjadi otak atau pemberi perintah justru tidak terungkap,” tegas Rahmad, Senin (9/11/2026).
Ia menyatakan, ratusan anggota BPI KPNPA RI akan mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Rahmad menegaskan, aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi Polri. Sebaliknya, gerakan itu merupakan bentuk dukungan moral agar Kapolri berani mengungkap seluruh fakta hukum tanpa pandang bulu.
“Kami hadir bukan untuk melemahkan Polri. Kami ingin memberikan dukungan kepada Kapolri agar berani menuntaskan perkara ini sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Rahmad Sukendar: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Rahmad menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, ia meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan jabatan, pangkat, kedekatan, maupun pengaruh politik.
Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, serta transparan dengan mengedepankan alat bukti.
“Kami ingin melihat keberanian Polri membongkar perkara ini secara profesional dan transparan. Jangan ada tebang pilih. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat akibat minimnya informasi mengenai perkembangan proses hukum.
Aksi Damai BPI KPNPA RI Jadi Bentuk Kontrol Sosial
Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa rencana aksi ke Mabes Polri merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
BPI KPNPA RI berharap kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mampu memastikan seluruh fakta hukum dalam perkara dugaan penyadapan tersebut diungkap secara terang kepada publik.
“Kami akan datang dengan massa, menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional. Kami ingin Mabes Polri menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ungkap Rahmad.
Ia memastikan organisasinya akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut sampai masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Rahmad kembali menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh hanya menyasar pihak yang diduga menjalankan tindakan di lapangan apabila memang terdapat pihak lain yang berperan dalam perencanaan maupun pemberian perintah.
“Jangan hanya berani mengungkap pelaksana di lapangan. Jika ada aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ini, ungkap juga. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun jabatan!” pungkasnya.
BPI KPNPA RI berharap Polri dapat membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Rencana aksi damai tersebut sekaligus menjadi desakan agar penanganan perkara dugaan penyadapan mendapat kejelasan dan tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(*)
