Dalam konstruksi perkara tersebut, terungkap dugaan adanya komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen dari dana hibah yang dialokasikan kepada kelompok masyarakat.
Para koordinator lapangan (korlap) yang memperoleh alokasi dana hibah disebut menyerahkan komitmen fee melalui tiga mekanisme. Pertama, menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad (AS).
Kedua, melalui Bayu Wahyudiono, yang disebut sebagai orang kepercayaan Anwar Sadad, baik secara tunai maupun transfer. Ketiga, dengan membayarkan berbagai kebutuhan pribadi pihak yang bersangkutan.
Dalam keterangan yang disampaikan terkait perkara tersebut, Anwar Sadad diduga menerima bagian sebesar 20 persen, sedangkan BGS memperoleh jatah 5 persen.
Dana Hibah Diduga Dipotong Kembali
Dugaan penyimpangan tidak berhenti pada penyerahan komitmen fee. Setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat, para koordinator lapangan juga disebut melakukan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 30 persen.
Akibat dugaan pemotongan berlapis tersebut, dana yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari total anggaran awal.
Kondisi ini menjadi perhatian karena dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
KPK Panggil Anwar Sadad
Di tengah perkembangan perkara tersebut, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Sadad pada Senin (9/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap Anwar Sadad dan pihak berinisial BW terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pokmas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak.
KPK sebelumnya telah mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Penyidik terus mendalami dugaan aliran uang, pembagian komitmen fee, serta mekanisme pengelolaan dana hibah.
Perkembangan penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan penggunaan anggaran publik sesuai peruntukannya(*)
